Scroll ke bawah untuk membaca
Example floating
Example floating
Zona Aktivis

Aksi Aktivis Cipayung Plus, Minta Pj Wali Kota Tangerang Evaluasi Kinerja

63
×

Aksi Aktivis Cipayung Plus, Minta Pj Wali Kota Tangerang Evaluasi Kinerja

Sebarkan artikel ini

WP, Kota Tangerang – Puluhan mahasiswa Kota Tangerang yang tergabung dalam Cipayung Plus (HMI, GMNI dan IMM) menuntut Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Doktor Nurdin untuk memperbaiki, mengevaluasi kinerjanya selama memimpin Pemerintahan Kota Tangerang.

Hal itu diteriakan para mahasiswa saat menggelar aksi damai di Pintu Gerbang Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (11/09) sore.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang, Reza Setiawan, dalam orasinya menilai Kota Tangerang dengan berbagai persoalan, dan sejak menjabatnya Pj Wali Kota Dr Nurdin selama satu semester tidak berdampak pada kepentingan masyarakat.

“Berbagai konflik seperti politik, ekonomi, budaya, pendidikan sampai saat ini Pj Wali Kota belum dapat mengambil keputusan yang pro terhadap rakyat,” cetus Reza.

Selain itu, pihaknya juga menuding penataan ruang kota–Kota Tangerang semrawut tanpa memperhatikan kepentingan publik seperti pertamanan sebagai obyek wisata ruang terbuka hijau, dalam pengelolaanya menjadi lingkungan parkir liar.

Sementara disektor pembangunan yang sedang berlangsung saat ini yakni, revitalisasi Pasar Anyer. Mereka menilai pelaksanaanya menimbulkan konflik sosial, disebabkan oleh tidak adanya kepastian tempat terhadap pedagang hingga kembalinya pedagang membuka kios liar, sehingga berdampak buruk pada lingkungan transprotasi umum.

Baca Juga:  Kabid Kavo Kohati Cabang Malang: Launching Platform "LaporKohati" Upaya Menanggapai Isu Kekerasan Seksual

Pada bidang ekonomi, kelompok Cipayung Plus menilai, penguatan ekonomi melalui BUMD Kota Tangerang (PT TNG, PDAM, PD Pasar) pada laporan hasil pendapatan tidak memberikan keuntungan bahkan merugikan negara. Hal tersebut disebabkan oleh manajemen yang tidak profesional.

Menurut mahasiswa, berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait parkir dan Bus Rapid Transit (BRT) pada tahun 2019, kerugian mencapai Rp2,2 miliar.

“Tahun 2020 kerugian mencapai Rp1,1 miliar dan pada tahun 2021 mengalami kerugian sebesar Rp6 miliar lebih,” ungkap Ketua Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM) Kota Tangerang, Yasser Ardiansyah.

“Sampai saat ini PT TNG tidak bisa memberikan deviden kepada Pemkot Tangerang. Tentunya subsidi yang terus menerus mengalir ke kas PT TNG bisa diakumulasikan sebagai ladang korupsi,” tudingnya.

Baca Juga:  Viral Dugaan Hoax Mengatasnamakan BEM Nus Jatim, Mantan Koorpus BEM Nus Minta Oknum Diproses Hukum

Atas pelbagai persoalan diatas tersebut, Cipayung Plus (GMNI, HMI, IMM) mendesak dan menuntut:

  1. Rapor merah untuk Pj Wali Kota Tangerang selama satu semester kepemimpinan tanpa perubahan.
  2. Mendesak Pj Wali Kota untuk dapat menjelaskan ke publik terkait kekosongan Jabatan Kasatpol PP Kota Tangerang dan meminta agar Pj Wali Kota menetapkan pejabat instansi tanpa rangkap jabatan.
  3. Mendesak Pj Wali Kota untuk melakukan penegakkan Perwal Nomor 93 Tahun 2022 di lingkungan wilayah Kota Tangerang oleh sebab Dishub tidak bertindak atas Perwal tersebut.
  4. Mendesak Pj Wali Kota untuk dapat mengevaluasi seluruh OPD Kota Tangerang dan meminta keterbukaan informasi serta komunikasi seluruh pejabat pimpinan dilingkup Pemkot Tangerang kepada elemen Masyarakat.
  5. Mendesak Pj Wali Kota untuk menanggapi penataan ruang kota yaitu pertamanan (adanya parkir liar) dan jaringan kabel listrik yang tidak tertata dengan rapi.
  6. Mendesak Pj Wali Kota untuk menindak Dinas Ligkungan Hidup (LH) dalam pengelolaan
    sampah yang menumpuk.
  7. Mendesak Pj Wali Kota untuk menghentikan komersialisasi pendidikan pada PPDB yang akan datang.
  8. Mendesak Pj Wali Kota untuk mengevaluasi PT TNG yang setiap tahunya mengalami kerugian.
  9. Mendesak Pj Wali Kota untuk menandatangani Pakta Integritas dari tuntutan Cipayung Plus (HMI, GMNI, IMM) sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan sistem kepemerintahan.
Baca Juga:  Kawal Pesta Demokrasi 2024, GMNI Tuban Daftar Pemantau Pemilu ke Bawaslu

“Bilamana Pj Wali Kota Tangerang tidak dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik, kami menuntut Pj Wali Kota untuk mundur dari jabatanya dan kembali Kementerian dalam Negeri,” tutup tuntutan Cipayung Plus.

Aksi damai ini pun disambut Pj Wali Kota Tangerang, Doktor Nurdin didampingi jajarannya, di ruang Al Amanah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Mediasi dan tuntutan Cipayung Plus ini membuahkan hasil dengan dilakukannya kesepakatan antara mahasiswa dengan sang Pj Wali Kota Tangerang Doktor Nurdin, yakni Pakta Integeritas. (Rls/wp). **

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *