Mengawal 6 Arahan Presiden Jokowi di Tahun Politik

Oleh: Dr. Rasminto (Koordinator Bidang Perekonomian DPP KNPI dan Direktur Eksekutif Human Studies Institute)

Sebagai seorang pemimpin negara, Presiden Jokowi telah mengemban tanggung jawab besar dalam memimpin dan mengarahkan negara selama 2 periode ini. Namun, penting bagi kita untuk melihat secara objektif terhadap Presiden Jokowi atas enam poin arahannya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023). Keenam poin arahan Presiden tersebut yakni fokus dan waspada terhadap krisis, antisipasi dan proyeksi pendapatan negara, Kelola penerimaan negara sebaik mungkin, Maksimalkan realisasi APBN/APBD, Antisipasi kemarau panjang dan Jaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024.

Pada arahan poin pertama, perlu diapresiasi bahwa persaingan politik dapat mendorong pengembangan program-program pemerintah yang lebih baik. Persaingan ini dapat mendorong para pemimpin politik untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menciptakan solusi inovatif untuk memenuhi tantangan yang dihadapi oleh negara. Dalam konteks ini, persaingan politik menjadi sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan program-program pemerintah agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, penting juga untuk diakui bahwa terlalu banyak persaingan politik dapat menghambat implementasi program-program pemerintah. Ketika partai politik terlalu fokus pada persaingan dan pertarungan politik, risiko adanya penundaan atau penghentian program pemerintah menjadi lebih besar. Hal ini dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan program-program tersebut dengan segera. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan kerja sama antara partai politik untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas persaingan politik, sehingga program-program pemerintah dapat diimplementasikan dengan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi semua warga negara.

Arahan Presiden Joko Widodo yang kedua terkait pesan yang sangat penting kepada jajarannya dengan mengimbau jajaran kabinet untuk melakukan antisipasi dan proyeksi yang matang terhadap situasi yang berkembang, sehingga pendapatan negara tidak terganggu. Pesan ini mencerminkan kebijakan yang bijaksana dan perhatian pemerintah terhadap stabilitas keuangan negara. Dengan melakukan antisipasi dan proyeksi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga pendapatan negara tetap berjalan lancar. Namun, perlu diakui bahwa keberhasilan dalam mengantisipasi dan memproyeksikan pendapatan negara tidaklah mudah. Ada berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pendapatan negara, seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan internasional, atau peristiwa tak terduga. Oleh karena itu, meskipun pesan Presiden ini penting, jajaran pemerintahan juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap metode antisipasi dan proyeksi yang digunakan, untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga pendapatan negara sesuai target yang ingin dicapai.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Gelar Pertemuan Bilateral dengan Sejumlah Pemimpin Negara Mitra di Hiroshima

Pada arahan poin Ketiga ini menunjukkan bahwa adanya kebijakan yang sangat baik dalam menjaga inflasi di daerah. Upaya untuk menjaga inflasi yang rendah memberikan kestabilan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki fokus yang tepat dengan menekankan pentingnya mencapai target investasi. Dengan mencapai target investasi, dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di daerah. Namun, perlu diakui bahwa menjaga inflasi di daerah dan mencapai target investasi bukanlah tugas yang mudah. Masih ada tantangan dan kendala yang perlu dihadapi. Misalnya, fluktuasi harga komoditas atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi inflasi. Selain itu, dalam memastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran, perlu ada sistem yang efisien dan transparan untuk mendistribusikan pupuk dengan tepat kepada petani yang membutuhkan. Selain itu, menjaga stabilitas moneter dan sektor perbankan juga membutuhkan kerja keras dan pengawasan yang ketat untuk mencegah risiko yang mungkin timbul.

Baca Juga:  Presiden Ungkap Kunci Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Terkait arahan Presiden Joko Widodo pada poin keempat selaku Kepala Negara yang meminta jajarannya untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023 merupakan langkah yang sangat positif. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif. Dengan memaksimalkan realisasi belanja, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023 bukanlah tugas yang mudah. Ada berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian target tersebut. Misalnya, masalah birokrasi yang lambat, koordinasi yang kompleks antarlembaga, atau perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi juga perlu diperhatikan untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Oleh karena itu, perlu upaya yang terus-menerus dalam memperbaiki sistem pelaksanaan anggaran dan memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk seluruh K/L dan Pemerintah Daerah mengoptimalkan peran-peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan realisasi belanja pembangunan.

Lalu terkait arahan kelima Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk mengantisipasi kemarau panjang akibat El Nino menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan meminta agar pasokan air ke bendungan dan embung dikelola dengan baik, Presiden menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan air yang penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, meminta agar risiko kebakaran hutan dan lahan diantisipasi menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan dan upaya pencegahan bencana alam. Namun, perlu diakui bahwa mengantisipasi kemarau panjang dan risiko kebakaran hutan dan lahan bukanlah tugas yang mudah. Faktor-faktor seperti perubahan iklim yang tidak terduga atau keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi efektivitas upaya antisipasi. Oleh karena itu, selain mengeluarkan perintah, penting juga bagi pemerintah dan jajaran untuk memastikan bahwa sumber daya yang cukup dialokasikan untuk menjaga pasokan air dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Diperlukan koordinasi yang baik antarlembaga dan penerapan kebijakan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan ini.

Baca Juga:  Makna Penting 'Diplomasi Maritim' Presiden Jokowi dengan Malaysia

Pada arahan terakhir atau poin keenam, menunjukkan komitmen yang kuat Presiden Joko Widodo terhadap demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Memastikan pemilu berjalan dengan baik adalah langkah penting dalam membangun sistem politik yang inklusif dan transparan. Dengan mengawal penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, Presiden menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dan rekonsiliasi. Langkah ini merupakan langkah yang positif menuju rekonsiliasi nasional dan penegakan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Namun, perlu diakui bahwa menjalankan pemilu dengan baik dan menyelesaikan non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan tugas yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam menjalankan pemilu, diperlukan upaya yang kuat untuk memastikan transparansi, keadilan, dan partisipasi yang adil bagi semua pemilih. Selain itu, penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga memerlukan kerja keras dan kesepakatan yang luas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan korban mendapatkan rekompensasi yang layak. Perlu adanya pengawasan yang ketat dan mekanisme yang efektif dalam menghadapi tantangan ini. (*).