Scroll ke bawah untuk membaca
Example floating
Example floating
Berita

Kemenag RI Gelontor Bantuan Guru Madrasah Wilayah 3T, Ketua DPD La Nyalla Minta Jangan Disunat Satu Sen Pun

150
×

Kemenag RI Gelontor Bantuan Guru Madrasah Wilayah 3T, Ketua DPD La Nyalla Minta Jangan Disunat Satu Sen Pun

Sebarkan artikel ini

WartaPress, Warta Pendidikan – Pemerintah melalui Kementerian Agama RI memberi perhatian khusus melalui bantuan guru madrasah di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) di Indonesia senilai Rp73 miliar.

Kementerian Agama akan gelontorkan dana kepada sekitar 9.043 guru dan tenaga kependidikan (GTK) RA dan madrasah dengan besaran Rp1.350.000 per bulan. Dana tersebut diharapkan diberikan secara permanen selama mereka masih dalam pengabdian.

Baca Juga:  Ulil Abshar-Abdalla Ingatkan Bahaya "Cancel Culture"

“Saya minta penyalurannya dilakukan secara transparan dan tak ada satu sen pun hak guru yang disunat. Saya tegaskan tak boleh ada sama sekali pemotongan bantuan untuk guru. Bantuan itu amat diperlukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran mereka,” kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir. H. AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, melalui lamannya @LaNyallaMM1 (1/4/23).

Baca Juga:  Peduli Derita Rakyat Palestina, Indonesia Kirim Bantuan ke Gaza

Bantuan itu merupakan tolok ukur bagaimana kita menghargai tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak bagi penciptaan generasi unggul bangsa ini di masa depan. Sehingga kata Senator asal Jawa Timur ini,
Kalau kita bermain-main dengan hak mereka, maka sama artinya kita berani mempermainkan masa depan bangsa kita sendiri.

Bantuan khusus guru tersebut akan sangat berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Hanya saja, selama ini perhatian terhadap mereka masih minim, sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan yang belum dapat dipenuhi.

Baca Juga:  Pengasuh Pesantren Luhur Malang Apresiasi Pemilu di Jawa Timur Aman dan Lancar

“Saya meminta jangan sampai ada guru yang berhak menerima bantuan lalu tidak menerima. Kepastian data juga harus akurat, tak boleh ada kesalahan data yang merugikan para guru-guru tersebut,” tandas tokoh PP Jatim yang juga alumni UB Malang tersebut. (twt/ed-wp). **

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *