WartaPress, Warta Papua (Bovel Digoel) – Kabupaten Boven Digoel dinilai belum profesional dalam pengelolaan keuangan daerah. Jelas bahwa disclaimer kemarin merupakan klimaksnya. Harus ada langkah-langkah tegas untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih.
Dalam rilisnya ke media ini (1/4/2023), Bung Marthen KNPI Boven Digoel mengapresiasi masuknya Pak Athanasius Koknak, SE sebagai Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, dan merupakan putra asli Boven Digoel yang mengerti dan paham dan punya rasa cinta yang besar terhadap daerah ini, sehingga beliau berhasil membuka terobosan yang mendorong pemerintahan jadi bersih dan terhindar dari kasus-kasus yang dinilai 14 tahun ini merajalela.
“Ia itu kalau orang tidak paham, disclaimer tidak mungkin terbuka, masyarakat Boven Digoel harus minta terimakasih kepada beliau,” kata bung Marthen.
Ketika diminta tanggapan sebagai Ketua KNPI kabupaten Boven Digoel, bung Marthen Luter Wambarop terkait informasi 16 dan 10 M yang beredar,
“Jadi begini, bagi saya korupsi itu merupakan pembunuhan peradaban umat manusia. Hal ini jika terjadi di Papua maka harus di tindak tegas oleh pihak berwajib,” imbuhnya.
“BPK tidak kredibel bagi saya untuk menangani persoalan pertanggungjawaban keuangan di Boven Digoel. Saya mo (mau, red) bilang uang 16 M itu uang besar harus di usut. Kita harus sadar ya bahwa distrik Yanirumah dan Kombai merupakan distrik terisolir di Kabupaten Boven Digoel, dan Infrastruktur jalan itu penting, jalan akan menghubungkan peradaban, bukan hanya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tetapi peradaban. Saya ulangi menghubungkan peradaban sehingga harus bongkar itu.” Lanjutnya.
Kata bung Marthen yang merupakan alumnus Magister di sebuah Perguruan Tinggi di Kota Malang Jawa Timur ini, dugaan kasus sebuah Perusahaan dengan nominal 16 M dan persoalan DIPA yang bicarakan oleh komisi C DPRD Kabupaten Boven Digoel pada prinsipnya Pemuda akan mendukung dan bersuara terus terhadap semua kasus yang mengarah ke penggelapan keuangan negara di Kabupaten Boven Digoel, “Itu uang negara, semua warga negara harus sama di mata hukum maka tindak tegas,” ucap bung Marthen.
Masih banyak sekali persoalan pembangunan yang mangkrak di kabupaten ini katanya, tapi seakan BPK tidak punya taring. Maka patut diduga ada permainan oknum yang harus selalu diawasi bersama.
“Kami pemuda berharap kasus korupsi harus ada perhatian serius dari Polda Papua untuk menegakkan keadilan untuk kesejahteraan umum. Termasuk dugaan kasus dana hibah pemuda ratusan juta yang di keluarkan tidak efektif,” pungkas bung Marthen. (Simeon/ed-wp). **
