WartaPress, Boven Digoel, PPS – Banyak hal yang mestinya dipahami dengan baik oleh masyarakat khususnya di Provinsi Papua Selatan (PPS), baik untuk pokja adat, pokja agama, dan pokja perempuan.
Majelis Rakyat Papua (MRP) ada guna merepresentasikan nilai masyarakat Papua di atas negerinya sendiri. Namun, namun hal ini tentu tidak bebas nilai atau dengan kata lain harus diatur oleh pemerintah. Semua pihak diharapkan menghargai proses, tahapan dan mekanisme yang sudah diatur pemerintah.
“Saya melihat pemda dan penyelenggara sangat kolaratif ya sehingga semua dapat berjalan baik,” kata Marthen Ketua KNPI Boven Digoel dalam rilisnya Sabtu (3/6), “hanya satu orang saja yang mabuk dan ngoce atas nama adat. Bagi saya tidak ada kedewasaan disitu, kami coba bantu kesbangpol, pansel, dan bantu Pak Apolo Safanpo selaku Pj. Gubernur PPS untuk meletakan nilai diatas fondasi yang baik. Kelihatan ada agenda setting pemilihan Gubernur disitu, dan itu sangat konyol.”
Sambung bung Marthen sambil bercanda, “Saya kadang agak lucu ya, awal DOB banyak masyarakat asli tolak, datang penentuan kursi ngamuk dengan dalil sana sini dan semua ingin masuk padahal kuota kursi terbatas.”
Tapi menurutnya, semua ini merupakan konsekuensi dan bagian daripada dinamika pembangunan yang terjadi di Papua Selatan.
“Intinya kami sebagai pemuda (KNPI Boven Digoel) tetap mendukung penuh Pak Pj. Gub. dan Pak Kesbangpol Provinsi,” tutupnya. (Smn/ed-wp). **
