Oleh: Ridho Alamsyah (Mahasiswa Pascasarjana Hukum Universitas Nasional)
Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) telah menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kalangan kurang mampu. Namun, belakangan ini program ini menjadi pusat perhatian akibat dugaan politisasi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kontroversi seputar politisasi program ini mengundang pertanyaan tentang manfaat sejati program ini versus risiko manipulasi politik yang mungkin terjadi.
Di satu sisi, pendukung politisasi program ini mengklaim bahwa melibatkan anggota DPR dalam distribusi KIP Kuliah dapat memastikan bahwa bantuan pendidikan benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil atau sulit dijangkau. Keterlibatan mereka diharapkan mampu mengidentifikasi secara langsung keluarga-keluarga yang berhak mendapatkan bantuan ini, berdasarkan pengetahuan mendalam tentang kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.
Namun, di sisi lain, politisasi program ini membawa risiko besar akan penyalahgunaan dan nepotisme. Ada kekhawatiran bahwa anggota DPR dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan politik, dengan hanya memberikan bantuan kepada pendukungnya sendiri atau kelompok-kelompok tertentu yang memenuhi syarat politik. Hal ini dapat mengakibatkan penyaluran dana yang tidak adil dan tidak efektif, serta merugikan para mahasiswa yang seharusnya menjadi penerima bantuan.
Dalam mengatasi kontroversi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Pemerintah harus memastikan bahwa proses seleksi dan distribusi KIP Kuliah dilakukan secara objektif dan adil, tanpa intervensi politik yang tidak seharusnya. Evaluasi berkala atas pelaksanaan program ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, tanpa terjerat dalam kepentingan politik sempit.
KIP Kuliah seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi secara merata di Indonesia, bukan menjadi alat politik bagi anggota DPR. Dengan menjaga integritas program ini dan mengutamakan kepentingan masyarakat, Indonesia dapat mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua anak bangsa. (**).
