Warta Press • Peristiwa Hukum – Jawa Timur sedang dilanda darurat kasus korupsi. Belum reda kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) yang melibatkan sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif di Pemprov Jatim, kini muncul lagi dugaan kasus yang terjadi di daerah, yaitu di Kabupaten Trenggalek.
“Pengadaan TIK dan Media Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (DAK Kementrian Pendidikan), patut diduga terjadi pelanggaran hukum yang masif,” ungkap EK, melalui catatan yang dikirim ke media ini, pada Senin (20/3/2023).
Menurut pria yang minta namanya disamarkan tersebut, dirinya mengikuti proses itu dari awal, bahwa nilai pengadaan TIK 35 M, media pendidikan 1 M. Sistem belanja e-purchasing (e-katalog), OPD Dinas Pendidikan.
“Pemenang tender e-katalog sudah ditata sejak awal, diduga didalangi Kepala Dinas Pendidikan, (sekarang sudah dimutasi -red),” lanjutnya. Dikatakannya, terdapat sejumlah bukti kuat yang mendukung pernyataannya. Termasuk bukti keterlibatan TR Kadis Pendidikan saat itu.
EK menjelaskan, modus ini melibatkan sejumlah pihak yang terkait dengan institusi pendidikan di daerah tersebut, untuk mengatur skenario pemenang e-katalog yaitu PT. M.I.T. Antara dinas dengan pihak PT MIT telah membangun kesepakatan “fee” sebesar 10 % dari nilai kontrak. EK meyakini bahwa fee yang disepakati telah didistribusikan.
“Patut diduga dengan adanya pemufakatan jahat tersebut, negara dirugikan +/- 3,6 M,” lanjut EK, yang terang menyebutkan skandal “bancakan” ini benar terjadi dan menuding ada seorang Kepsek SMP Negeri, dan seorang yang berprofesi sebagai sopir pejabat ikut terlibat. Menurut kesaksian EK juga, JB selaku partner market PT. MIT ikut terlibat.
Dalam waktu dekat EK berencana akan membawa kronologi lenkap kasus ini ke ranah hukum. EK juga berharap institusi penegak hukum segera mulai menyelidiki para terduga pelaku.
Berdasarkan penelusuran media ini, DAK 2022 yang dimaksudkan adalah anggaran dari APBD untuk Dikpora Kabupaten Trenggalek yang total nilainya lebih dari Rp 35,7 miliar. PT. MIT berdomisili di Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Sementara masalah ini bergulir, informasi yang lebih detail masih digali dan dikaji, terutama dari aspek potensi tipikornya dan jika memang memenuhi unsur yang dimaksud, agar ditindaklanjuti demi penegakan hukum yang adil.
“Saya siap laporkan secara resmi ke KPK, karna saya punya bukti dan tau para pelaku dan saksi-saksinya,” tandas EK. (Ek/ed-wp). **
