WartaPress, Kota Malang – Agenda besar, Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (MUNAS IKA UB 2023), berdasarkan periodesasinya akan diselenggarakan tahun ini.
Namun, sejumlah pihak menilai agenda nasional yang mengundang banyak delegasi tersebut akan lebih bijaksana jika diselenggarakan dengan meriah usai Pemilu 2024 mendatang.
“Mekanisme organisasi memang penting dijalankan, tetapi ada yang lebih urgent, yaitu penuntasan masalah internal, dan secara eksternal ada pesta demokrasi Pemilu dan Pilpres tahun depan,” kata Pengamat Kebijakan Publik, Afrianus Adven Kadha, S.Sos., M. AP kepada media ini.
Menurut alumnus Pasca Sarjana FIA UB yang juga peneliti di Warta Press Network (WPN) ini, organisasi seperti ikatan alumni kampus itu lembaga yang bersifat sosial dan kekeluargaan. Sehingga tidak bisa terlalu kaku dalam menjalankan roda organisasi.
“Sebaiknya tuntaskan dulu masalah seperti dualisme kepengurusan IKA di Jawa Timur, jangan terburu-buru, yang ujungnya adalah menjadi ajang rebutan posisi,” lanjut Adven, pemuda yang juga pengurus inti DPD KNPI Provinsi Jawa Timur ini.
Katanya, jika Munas IKA UB dipaksakan dilaksanakan tahun ini, sementara polemik dualisme daerah belum tuntas, maka ke depannya akan rancu, terutama berkaitan dengan keabsahan status hasil Munas.
“Jatim misalnya, kubu IKA mana yang diundang sebagai peserta penuh Munas? Bagaimana jika kubu yang lainnya melawan secara hukum karena tidak dilibatkan dalam kepesertaan Munas?” tanyanya.
Menurut pendapat Adven sebagai bagian dari alumni, ada baiknya Munas 2023 ditunda tahun depan, sambil menyelesaikan dualisme kepemimpinan di IKA yang saat ini belum clear masalah soliditas strukturalnya. (Red1/lam/wp). **
