Scroll ke bawah untuk membaca post
Example floating
Example floating
Zona Aktivis

Mendorong Transparansi Pemimpin: Tantangan GMNI Pandeglang terhadap Calon Bupati

168
×

Mendorong Transparansi Pemimpin: Tantangan GMNI Pandeglang terhadap Calon Bupati

Sebarkan artikel ini

Audit LHKPN Bersama KPK dan ICW

WartaPress, Pandeglang – Organisasi mahasiswa GMNI Pandeglang telah mengambil langkah dengan menantang calon Bupati untuk menjalani audit terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mereka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Langkah ini menunjukkan ketegasan GMNI Pandeglang dalam memerangi korupsi dan memperjuangkan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Sekretaris DPC GMNI Pandeglang Bung Maulana Yusuf Amrullah mengatakan dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (28/3), “Pentingnya audit LHKPN kepada para bakal calon bupati tidak bisa diabaikan, terutama mengingat peran kunci yang dimiliki oleh kepala daerah dalam pengelolaan sumber daya publik dan kebijakan pembangunan,” karanya. Bahwa LHKPN adalah instrumen yang penting dalam mengungkap potensi konflik kepentingan dan tindakan korupsi yang mungkin dilakukan oleh pejabat publik.

Baca Juga:  Kritik Subsidi Pendidikan Anak Pejabat Luar Negeri

Disampaikan juga, tantangan ini adalah langkah yang positif dalam memastikan bahwa calon bupati yang bersangkutan memiliki catatan keuangan yang jelas, trackrecord yang jelas, dan bebas dari kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengajukan audit kepada lembaga anti-korupsi yang terkemuka, GMNI Pandeglang menunjukkan komitmennya untuk memerangi korupsi dan mendorong transparansi dalam kepemimpinan daerah.

Tantangan ini juga dapat menjadi panggung yang menyoroti kebutuhan akan pembaruan dalam sistem pemerintahan dan politik di daerah tersebut. Audit LHKPN adalah langkah yang baik dalam menilai kepatuhan calon bupati terhadap prinsip-prinsip integritas, namun lebih jauh lagi, perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme pencegahan korupsi, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah.

Baca Juga:  Food Estate Dinilai Mangkrak, DPP GMNI Pertanyakan Kinerja Menhan Prabowo

Lanjutnya, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, peran masyarakat sipil, termasuk organisasi kemahasiswaan menjadi pilar untuk merawat nalar kewarasan warga negara untuk mewujudkan. Tantangan seperti ini harus terus didorong dan didukung untuk memastikan bahwa pemimpin yang dipilih benar-benar mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka demi kemajuan daerah.

Baca Juga:  Kabid Kavo Kohati Cabang Malang: Launching Platform "LaporKohati" Upaya Menanggapai Isu Kekerasan Seksual

“Sebagai calon pemimpin yang akan bertanggungjawab terhadap masyarakat Pandeglang, sudah semestinya calon kepala daerah harus terbebas dari masalah, dan bukan merupakan bagian dari sumber masalah,” ujar Bung Maulana Yusuf Amrullah. (Rls/ft/wp). **

Example 120x600