WartaPress, Malang JATIM – Alumni UB diakui sebagai salah satu entitas alumni PTN berjumlah terbesar di Indonesia. Tersebar diberbagai pelosok nusantara, di dalam maupun luar pemerintah, dengan segenap potensi SDM dan jaringan yang dimilikinya.
Musyawarah Nasional (Munas) IKA UB sudah tinggal hitungan hari, namun berhembus isu bahwa forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi alumni kampus terbesar di Malang ini dinilai kurang transparan dan minim persiapan.
Berdasarkan informasi yang beredar, Munas IKA UB akan digelar pada hari Jumat 11 Agustus 2023 di Kota Malang. Tetapi muncul pertanyaan, apakah acara tersebut diputuskan melalui rapat pengurus? yang memutuskan tempat dan waktu akan menyelenggarakan munas, yang dibuktikan dengan dokumentasi berita acara rapat?
Kedua, apakah terbentuknya panitia SC maupun OC yang bertugas menyiapkan materi maupun teknis pelaksanaan munas telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi?
Hal ketiga yang coba ditelusuri media ini dan belum mendapatkan informasi adalah: apakah Pengurus (PP) IKA UB sudah meminta izin (atau minimal memberitahu) pihak Rektorat bahwa akan menyelenggarakan Munas, sampai dengan H-4 ini?
Bahwa sesuai prosedur, sampai dengan H-4, perlu adanya permohonan peminjaman Gedung tempat acara di lingkungan UB, dan selayaknya IKA UB memakai gedung milik Universitas, bukan milik fakultas.
Dalam pantauan media ini, pada Hari Senin sore 7 Agustus 2023, informasi Munas disampaikan melalui postingan di akun Media Sosial IKA, kemudian malam harinya diduga baru beredar undangan ke beberapa komisariat fakultas, informasi yang disampaikan tentang Munas yang akan diselenggarakan hari Jumat 11 Agustus 2023 di gedung FEB UB, serta beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan munas.
Undangan “dadakan” yang dikeluarkan menjelang Munas dipandang tidak layak, serta dipertanyakan apakah itu sudah sesuai dengan AD/ART, dan asas kepatutan.
Jika benar bahwa di dalam AD/ART ada ketentuan pemberitahuan berupa undangan dan materi Munas harus disampaikan ke peserta minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka penyelenggaraan Munas ini penting untuk dikaji kembali demi menghindari cacat prosedur.
“Semua tetap menghargai kerja panitia, tapi Idealnya, panitia harus mempublish acara jauh-jauh hari dan ada panitia kesekretariatan yang standby sebagai pusat informasi Munas, agar semua jelas di depan,” kata Afrianus Advent Kadha, S.Sos., M. AP., alumnus pasca sarjana UB kepada media ini pada Selasa.
Dan jika, telah ada perubahan aturan maka seharusnya PP IKA UB merilis perubahan AD/ART hasil munas yang lalu, berita acara, nota riil dan SK Kemenkumhamnya pasca perubahan, jika ada.
Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah, apakah jajaran Pengurus Harian PP IKA UB selalu dilibatkan dalam persiapan munas? Persiapan munas sejauh ini dibicarakan dan diputuskan oleh siapa saja?
Perlu diketahui oleh para alumni, bahwa di dalam struktur ada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Ketua Umum, Sekjen, Ketua Harian, serta struktur di bawahnya yang banyak sekali, karena pada dasarnya untuk mengakomodasi potensi Alumni dalam keguyuban pengurus yang disusun dengan prinsip kaya struktur.
Banyak pihak sepakat bahwa almamater kebanggaan bersama, Universitas Brawijaya adalah PTN yang besar secara nasional, dan tersohor secara internasional. Sehingga tidak layak jika IKA UB-nya dikelola dengan cara yang tidak mencerminkan kematangan berorganisasi.
Selain itu, IKA UB menyandang nama besar Universitas Brawijaya. Serta para alumninya telah berkiprah di level Nasional, bahkan Internasional termasuk Diaspora yang tersebar seantero dunia. Maka sudah selayaknya munas dikelola sedemikian rupa yang menggambarkan kebesaran itu. Arena munas harus dibuat sebagai wahana berkumpulnya para alumni dengan guyub, berwibawa, dan besar, dengan visi keagungan yang jauh ke depan.
“Saran saya, pimpinan pusat IKA UB lakukan musyawarah pra-Munas, duduk bersama dengan semangat kebersamaan. Segala hal yang disorot dijawab dengan penegakkan aturan organisasi. Masih ada waktu,” pungkasnya. (Red1/lam/wp). **
