Scroll ke bawah untuk membaca post
Example floating
Example floating
BeritaTeknologi

Para Bos Perusahaan Teknologi Bertemu, Sepakati Cegah Penyalahgunaan AI di Konten Politik

227
×

Para Bos Perusahaan Teknologi Bertemu, Sepakati Cegah Penyalahgunaan AI di Konten Politik

Sebarkan artikel ini

WP, WartaTech – Kecanggihan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang semakin berkembang pesat belakangan ini rentan disalahgunakan dalam berbagai kepentingan, antara lain di politik. Hal ini membuat sejumlah pimpinan perusahaan teknologi besar bertemu membuat kesepatan bersama.

Dilansir dari The Associated Press (AP), perusahaan-perusahaan teknologi besar menandatangani perjanjian pada hari Jumat untuk secara sukarela mengadopsi “tindakan pencegahan yang wajar” untuk mencegah penggunaan alat kecerdasan buatan untuk mengganggu pemilu demokratis di seluruh dunia.

Masih mengutip AP, para eksekutif teknologi dari Adobe, Amazon, Google, IBM, Meta, Microsoft, OpenAI, dan TikTok berkumpul di Konferensi Keamanan Munich untuk mengumumkan kerangka kerja sukarela baru tentang bagaimana mereka akan merespons deepfake yang dihasilkan AI yang dengan sengaja mengelabui pemilih. Dua belas perusahaan lain – termasuk X milik Elon Musk – juga menandatangani perjanjian tersebut.

Baca Juga:  Kunjungan ke Sumut, Presiden Jokowi Buka Muktamar XXIII Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Deli Serdang

“Semua orang menyadari bahwa tidak ada satu pun perusahaan teknologi, tidak ada pemerintah, tidak ada satu pun organisasi masyarakat sipil yang mampu menangani sendiri munculnya teknologi ini dan kemungkinan penggunaan jahatnya,” kata Nick Clegg, presiden urusan global untuk Meta, the perusahaan induk Facebook dan Instagram, dalam sebuah wawancara menjelang pertemuan puncak.

Kesepakatan tersebut sebagian besar bersifat simbolis, namun menargetkan gambar, audio, dan video yang semakin realistis yang dihasilkan oleh AI “yang secara menipu memalsukan atau mengubah penampilan, suara, atau tindakan kandidat politik, pejabat pemilu, dan pemangku kepentingan utama lainnya dalam pemilu yang demokratis, atau yang memberikan informasi palsu kepada pemilih tentang kapan, di mana, dan bagaimana mereka dapat memilih secara sah.”

Baca Juga:  Raih Kepercayaan Tertinggi Polling Publik, Deinas Geley Konsisten Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Perusahaan tidak berkomitmen untuk melarang atau menghapus deepfake. Sebaliknya, perjanjian tersebut menguraikan metode yang akan mereka gunakan untuk mencoba mendeteksi dan memberi label pada konten AI yang menipu ketika konten tersebut dibuat atau didistribusikan di platform mereka. Dicatat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan berbagi praktik terbaik satu sama lain dan memberikan “tanggapan yang cepat dan proporsional” ketika konten tersebut mulai menyebar.

Baca Juga:  Jokowi Serahkan PIP di GOR Bung Karno Jawa Tengah

Ketidakjelasan komitmen dan kurangnya persyaratan yang mengikat kemungkinan besar membantu memenangkan hati berbagai perusahaan, namun mungkin mengecewakan para aktivis dan pengawas pro-demokrasi yang mencari jaminan yang lebih kuat.

Dicontohkan, hanya beberapa hari sebelum pemilu Slovakia pada bulan November, rekaman audio yang dihasilkan AI meniru kandidat liberal yang mendiskusikan rencana menaikkan harga bir dan melakukan kecurangan dalam pemilu. Para pemeriksa fakta berusaha mengidentifikasi bahwa informasi tersebut palsu, namun informasi tersebut sudah tersebar luas di media sosial. (Red2/la/wp). **

Example 120x600