Saat Anies Baswedan Dicecar Jurnalis Australia Soal Politik Identitas

Warta Press, Demokrasi – Anies Baswedan, bakal calon Presiden RI dari Koalisi Perubahan, menjadi tamu program berita World News di stasiun televisi ABC Australia, (09/3/23) malam waktu setempat.

Dalam program wawancara yang disiarkan live itu Anies mendapat beberapa pertanyaan menohok terkait “politik identitas”. Berita ini dimuat berdasarkan diterjemahan video yang dibagikan akun Instagram aniesbaswedan (10/3/23).

“Mari kita bicara sedikit tentang keterbelahan politik dalam beberapa tahun terakhir,” kata wanita pemandu acara memulai sesi tajamnya. “..kita lihat itu masih terjadi di Amerika, keterbelahan yang mengerikan. Kami mengalami masa ini di sini di Australia, yang tampaknya sedikit mereda,”

Presenter itu melanjutkan, “Anda sangat dikritik karena kampanye yang sangat membelah ketika anda mencalonkan diri sebagai Gubernur dan menang, karena Anda bekerjasama, Anda memainkan kartu agama dan hal itu menghantui anda sejak saat itu. Apa Anda menyesalinya?”

Baca Juga:  Pemkab Lamandau Gelar Forum Konsultasi Publik Ranperda Pajak - Retribusi Daerah

Anies Baswedan menangkap maksud jurnalis itu, terkait kasus pemilihan Gubernur DKI lawan Ahok-Djarot dulu, di tengah kegaduhan pro-kontra identitas dan issue agama yang mengemuka.

Anies memaparkan contoh, dalam politik jika ada dua orang berbeda jenis kelamin bersaing, satu laki satu perempuan, maka isu gender akan mendominasi pembicaraan.

“Itu bisa menjadi faktor keterbelah-belah, tetapi jika….”

Presenter ABC memotong pembicaraan dengan kalimat, “Izinkan saya melanjutkan…”

Anies terus memaparkan jawabannya, “Dan kemudian jika calon berasal dari kelompok etnis yang berbeda, maka isu etnis dapat menjadi faktor keterbelahan,”

Dicontohkanya kasus Britain Exit (Brexit), yang mengacu pada keputusan Inggris untuk meninggalkan Uni Eropa. Prosesnya dimulai pada 23 Juni 2016 setelah referendum, di mana 51,9% pemilih yang berpartisipasi setuju dengan Brexit.

“Tidak ada kandidat, tidak ada agama, tidak ada aliran kepercayaan dalam referendum tersebut,” katanya.

Baca Juga:  Kapolri Hadiri Dies Natalis ke-76 HMI

Sehingga, dalam konteks politik pemilu, ketika ada calon yang agamanya berbeda, maka isu agama akan menjadi hal yang mengemuka.

“Bisakan Anda memainkan kartu ini dengan sangat, sangat halus, sangat, tidak buruk, tidak jahat?” tanya presenter cantik itu lagi.

Anies menjelaskan tradisi pelabelan yang umumnya terjadi di dunia politik. Bahwa selama pemilu masing-masing kubu cenderung melabeli pihak lainnya, sesuai kepentingan agar bisa meraih tujuan politiknya.

“Dan saya tidak mengonfrontasi pelabelan saat itu. Karena saya tidak ingin membalas pernyataan dengan pernyataan,”

Anies menceritakan selama lima tahun menjadi Gubernur Jakarta, memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap semua kelompok agama.

“Dan nyatanya kami menciptakan rasa stabilitas, rasa damai di Jakarta. Jadi saya mengundang semua orang untuk menilai saya bukan berdasarkan asumsi tapi berdasarkan jejak,” tandas Anies Baswedan.

Presenter beralih ke topik pencalonan Anies sebagai kandidat yang diusung tiga partai besar yaitu: Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Baca Juga:  Rakor Lintas Sektoral, Polri Mantapkan Persiapan Pengamanan Mudik Lebaran 2023

“Dan satu lagi adalah kelompok islam konservatif, partai islamis. Apakah Anda berkomitmen untuk tidak menempuh jalan itu lagi. Apakah Anda akan mencoba dan memisahkan agama dari pencalonan Presiden Anda?” Pertanyaan kembali menohok.

Anies menjawab, dirinya terbukti mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Dari kelompok islam moderat, kelompok nasionalis, bahkan kelompok non muslim.

“Namun dalam pengambilan keputusan, prioritas saya berdasarkan empat hal: satu adalah prinsip kesetaraan, dua merupakan kepentingan umum, tiga common sense, dan empat adalah hukum, aturan dan peraturan,” tandas Anies Baswedan.

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan mengunjungi Australia sejak sepekan terakhir. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu diundang untuk memberikan kuliah umum di ST Lee Annual Lecture, Crawford School of Public Policy di Australian National University, Canberra, Australia. **

Penulis: Rere T.WEditor: L.A.M