Scroll ke bawah untuk membaca
Example floating
Example floating
Zona Aktivis

UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI: Indonesia Emas 2045 Bisa Jadi Hanya Wacana

272
×

UKT Mahal, Sekjen DPP GMNI: Indonesia Emas 2045 Bisa Jadi Hanya Wacana

Sebarkan artikel ini

WartaPress, Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya persoalan mahalnya uang kuliah tunggal (UKT). Pendidikan seharusnya bisa membantu meningkatkan soft skill sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dengan adanya UKT yang terbilang mahal maka peningkatan soft skill SDM di Indonesia menjadi terhambat. Hal itu di sampaikan oleh Muh Ageng Dendy Setiawan selaku Sekjend DPP GMNI.

Mahalnya UKT dirasakan Mahasiswa sehingga menuai kritikan Mahasiswa di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurutnya, Pemerintah harus memberikan dan menjamin Pendidikan yang baik dan berkualitas untuk Warga negara Indonesia. “Pendidikan di Indonesia harusnya diberikan dan dijamin oleh Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia agar bisa menaikkan soft skill dan karakter masyarakat, penerima KIP Kuliah perlu ditinjau agar tepat sasarannya, kalau kurang ya harus ditambah agar masyarakat kecil juga merasakan secara merata,” terangnnya.

Baca Juga:  GMNI UIN Maliki Adakan Kaderisasi Tingkat Dasar

Dendy, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Pendidikan adalah pondasi untuk kemajuan suatu bangsa.

“Kalau biaya pendidikan mahal maka masyarakat yang bisa mengenyam bangku pendidikan juga terbatas, karena persoalan biaya. Ingat, Pendidikan itu pondasi untuk kemajuan bangsa sehingga jika pendidikan mahal dan tidak bisa di rasakan masyarakat dengan biaya yang murah maka cita cita Indonesia emas 2045 bisa jadi hanya wacana,” Tegasnya.

Baca Juga:  GMNI Ogan Ilir Kawal Penuh Proses Perekrutan Penyelenggara Pilkada di KPU dan BAWASLU

Selain itu, Dendy menuturkan, Negara harus hadir dalam meningkatkan kapasitas SDM masyarakatnya dengan menekan biaya pendidikan semurah mungkin dengan kualitas yang unggul. Sekjend DPP GMNI juga mengkritik soal pelatihan kartu pra kerja yang belum membawa dampak yang signifikan.

“Negara harus hadir dalam menjamin pendidikan masyarakatnya untuk peningkatan kapastias SDM salah satunya biaya pendidikan harus bisa dijangkau masyarakat serta dengan kualitas yang unggul. Kartu pra kerja juga belum ada dampak yang signifikan, jangan sampai hanya menjadi program yang menguntungkan elit saja tanpa memikirkan dan memastikan targetnya tercapai dan berhasil,” terangnya.

Baca Juga:  Aksi Aktivis Cipayung Plus, Minta Pj Wali Kota Tangerang Evaluasi Kinerja

Dendy juga menegaskan, bahwa GMNI akan mengawal Isu pendidikan termasuk UKT harus terjangkau oleh masyarakat. “Kami akan terus mengawal Isu pendidikan, salah satunya soal kenaikan UKT yang mengancam masyarakat tidak bisa duduk dibangku perkuliahan karena mahalnya biaya kuliah.” Tutupnya. (Ft/wp). **

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *