WP, Jakarta – Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia, Syurya M. Nur menilai Presiden Prabowo agar lebih bijak dan menghormati warisan kebijakan atau legacy yang telah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, terutama terkait polemik kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 yang baru-baru ini menjadi sorotan.
Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan pada masa lalu tentunya memiliki perhitungan matang berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan potensi dampak jangka panjang. Oleh karena itu, menarik kembali kebijakan tersebut ke dalam isu politik saat ini bukanlah langkah yang bijak.
“Setiap kebijakan pemerintah sebelumnya tentu telah melalui proses panjang dengan melibatkan para ahli dan kajian mendalam. Jika ada kekurangan, yang terpenting adalah mengevaluasi dan menyempurnakan, bukan saling menyalahkan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam konteks kepemimpinan berkelanjutan, penting bagi seorang presiden untuk mengedepankan prinsip keberlanjutan kebijakan (policy continuity).
“Kepemimpinan yang baik tidak hanya menciptakan kebijakan baru, tetapi juga menghargai hasil kerja pemimpin sebelumnya”, katanya.
Ia menegaskan bahwa menghormati kepemimpinan masa lalu merupakan salah satu kunci untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Presiden Prabowo dan jajaran semestinya harus lebih bijak dengan lakukan evaluasi kebijakan dengan pendekatan yang objektif dan konstruktif, daripada alih-alih memperdebatkan kebijakan masa lalu, pemerintah saat ini seharusnya lebih fokus pada perbaikan kebijakan yang masih kurang efektif”, tandasnya.
Lebih lanjut, Ia menilai, kebijakan yang belum baik disempurnakan, yang sudah baik diperkuat.
“Dengan demikian Ini adalah pendekatan yang lebih produktif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Dalam konteks Proyek Strategis Nasional PIK 2, Syurya menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian ulang secara menyeluruh, termasuk melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.
“Proyek seperti PIK 2 harus dilihat dari berbagai aspek, baik lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Jangan sampai keputusan yang diambil hanya berbasis kepentingan jangka pendek,” katanya.
Secara hukum, Syurya menegaskan bahwa keberlanjutan kebijakan pemerintah memiliki dasar yang kuat. Pasal 22 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pembangunan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
“Hal ini berarti, setiap pemerintahan baru wajib melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang, selama tidak bertentangan dengan hukum atau kepentingan masyarakat”, tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas pemerintah dalam memimpin bangsa. Ia menggarisbawahi bahwa konflik kebijakan antara pemimpin saat ini dengan pendahulunya dapat menciptakan ketidakpercayaan publik.
“Bangsa ini butuh persatuan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jangan biarkan perbedaan pandangan soal kebijakan masa lalu menjadi sumber perpecahan,” katanya.
Lebih jauh, Ia mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi sipil, untuk bersama-sama menjaga semangat pembangunan nasional. Menurutnya, semangat kolaborasi akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju.
“Harapan kami, Presiden Prabowo dapat menunjukkan kebesaran jiwa sebagai seorang pemimpin dengan menghormati hasil kerja pemerintahan sebelumnya. Itu bukan hanya tentang penghormatan, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa,” pungkasnya. (Rls). **
