WartaPress, Surabaya — Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur menjadi momentum strategis untuk meneguhkan komitmen pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Mengusung tema Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh dan semangat JATIM BISA — Berdaya, Inklusif, Sinergis, Adaptif, arah kebijakan daerah dinilai harus berfokus pada penguatan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur yang juga Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., menegaskan bahwa ketangguhan Jawa Timur bertumpu pada daya tahan masyarakat di akar rumput, mulai dari petani hingga gerakan koperasi.
”Sebagai Anggota DPRD dan Dewan Penasihat DEKOPINWIL Jawa Timur, saya melihat tema Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh serta spirit JATIM BISA adalah jawaban konkret atas berbagai tantangan ekonomi saat ini,” ujar Sri Untari di Surabaya.
Sebagai legislator yang berakar dari aktivitas agribisnis dan peduli terhadap regenerasi pertanian dari wilayah Ngantang, Kabupaten Malang, Untari menekankan pentingnya peran petani milenial dalam menjaga kedaulatan pangan daerah. Menurutnya, inovasi generasi muda di sektor pertanian memerlukan dukungan konkret berupa akses modal, teknologi pertanian, serta kepastian pasar.
Di samping sektor pangan, politisi perempuan yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat di Komisi E ini menyoroti pentingnya pembangunan manusia yang inklusif, termasuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sri Untari menegaskan bahwa semangat inklusivitas dalam JATIM BISA harus diwujudkan secara nyata lewat penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas, kesetaraan akses pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pembukaan kuota kerja yang adil baik di sektor formal maupun pemberdayaan UMKM.
”Pembangunan Jawa Timur tidak boleh meninggalkan siapa pun. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas harus mendapatkan ruang yang setara untuk mandiri dan berkarya. Pertumbuhan ekonomi yang kita capai harus merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat harus terus diperkuat secara adaptif. Baginya, ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UMKM yang merangkul seluruh elemen warga menjadi pilar utama agar kemandirian daerah terwujud secara berkelanjutan. (Tf/wp). **
