WartaPress, Kota Blitar JATIM – Berdirinya menara telekomunikasi di tengah permukiman padat penduduk semakin menimbulkan keresahan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang seharusnya mendukung kebutuhan komunikasi tersebut justru memunculkan kekhawatiran, terutama menyangkut aspek keselamatan, keamanan bangunan, potensi risiko lingkungan, serta kenyamanan warga yang tinggal di sekitarnya.
Keberadaan Menara Telekomunikasi di kawasan pemukiman padat penduduk, tepatnya di Jalan Rinjani Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, mendapat sorotan luas, termasuk dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur.
“Kami sudah menggali informasi dari warga, dan membedah kasus ini secara teliti. Saya menemukan banyak kejanggalan. Warga sudah lama memprotes, namun pemerintah daerah tidak ada ketegasan,” ujar Himawan Probo Pamungkas, Ketua DPD KNPI Jawa Timur, kepada media ini, Kamis (19/11/2026).
Hal tersebut membuat Himawan yang juga Pengurus DPP KNPI ini semakin curiga, kenapa pihak pengampu kebijakan membiarkan persoalan ini berlarut-larut padahal protes warga sekitar lokasi tower sudah sangat masif. Substansi keberatan warga juga belum mendapatkan jawaban yang jelas.
Seperti penerbitan IMB No. 316/IMB Tahun 2012 diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan terkait sosialisasi, jarak bebas bangunan menara telekomunikasi dan lainnya. Bahkan, warga mempertanyakan keberadaan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Menara Telekomunikasi milik PT CMI atau PT XL AXIATA Tbk. untuk IMB No. 169/IMB Th. 2001 dan yang digantikan dengan IMB No. 316/IMB Tahun 2012 di Jalan Rinjani.
“Saya dengan tegas meminta Abangda Kapolda JATIM Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, S.I.K., M.H., untuk memberi atensi kepada Kapolres Kota Blitar untuk tuntas dan terang benderang segera melakukan penyelidikan,” harap Himawan Probo, yang juga mengingatkan tagline “Polisi Bersama Rakyat” dimana orientasi kepada publik dan kedekatan dan pelayananya.
Ia berharap tower dipindah dari lingkungan warga Kepanjenlor, mengingat masyarakat ditunggu eksekusi kebijakan pihak terkait atas keluhan masyarakat Kepanjenlor ini.
Berbagai dugaan fakta dilapangan yang patut menjadi pertimbangan, menurut Himawan, mengacu pada aspirasi warga, sebagai berikut:

- Tower tetap berdiri namun masa kontrak apakah sudah berakhir masih menjadi pertanyaan besar.
- Pemilik dan penyewa tower tidak transparan dan seharusnya terbuka terhadap warga, terkesan melemparkan tanggung jawab satu sama lain.
- Perpanjangan kontrak pemilik lahan dan penyewa tower diduga dilakukan tanpa ada sosialisasi kepada warga.
- Adanya Pembongkaran Jalan untuk aktivitas tower apakah sudah ada ijin baik dari RT RW kelurahan maupun dinas PUPR?
- Selama 25 tahun tower tidak ada perawatan yang layak serta ketika diinvestigasi tidak menunjukkan dokumen hasil supervisi audit internal maupun eksternal.
- Jarak antara rumah dengan tower hanya kurang lebih 7 meter dan terletak di tengah pemukiman penduduk yang sangat padat.
- Pemasangan beberapa operator dalam 1 tower tidak disosialisasikan ke warga. Padahal ijin pertama kali disinyalir hanya 1 operator kemudian berkembang menjadi 4 operator.
- Penambahan peralatan pada tower yang mengakibatkan perubahan pada fisik tower, ijin resminya masih dipertanyakan.
- Warga mengalami kecemasan dan ganguan psikis yg berkepanjangan akibatnya berdirinya tower.
- Bisingnya suara mesin genset pada saat mesin tersebut otomatis nyala, mengganggu warga pada saat istirahat/terlelap tidur pada malam hari.
“Kami menunggu jawaban dan tindakan kongkrit dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Jika diperlukan, persoalan ini akan kami bawa ke pusat.” Tandas Himawan.
Sementara itu warga melalui perwakilannya sudah melakukan berbagai upaya, dari surat menyirat hingga melakukan audiensi langsung dengan unsur stakeholder Kota Blitar. Namun belum ada solusi terbaik yang berpihak pada masyarakat.
Bahwa, pembangunan menara telekomunikasi tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan bisnis dan perluasan jaringan. Aspek tata ruang, perizinan, kelayakan teknis, standar keselamatan, serta persetujuan dan perlindungan hak masyarakat sekitar harus menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah dituntut hadir melakukan pengawasan secara transparan dan memastikan bahwa kepentingan publik tidak dikorbankan atas nama pembangunan infrastruktur. Sebab, hak masyarakat untuk merasa aman dan nyaman di lingkungan tempat tinggalnya harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis semata. (rls/ed-wp). **









