WartaPress, Jakarta — Menarik untuk mencermati pidato Prabowo di forum PBB tentang isu perdamaian Gaza beberapa hari lalu, memang bisa dibaca sebagai langkah diplomasi yang “cerdik” dari pemimpin negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Pidato itu berpotensi menarik perhatian aktor besar seperti AS, Negara-negara NATO, negara kuat di Timur Tengah dan Israel sendiri., untuk serius mewujudkan perdamaian dalam pendekatan yang paling realistis untuk mencapai perdamaian abadi. Uniknya, Presiden Israel menyimak dan mengkode “positif”.
Berikut analisis kajian dari Litbang Warta Press Network (WPN) berdasarkan konteks geopolitik, diplomasi, dinamika regional, dan sensitivitas domestik.
Beberapa elemen dalam pidato Prabowo Subianto memang menunjukkan bahwa ia berusaha mengambil posisi yang strategis — tidak sekadar retorika, tetapi membidik keseimbangan dan diplomasi ‘realpolitik’. Di antaranya:
- Menawarkan dunia juga ikut memberi jaminan keamanan Israel sebagai “imbal balik diplomatik”.
Dalam pidatonya di PBB, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia mendukung solusi dua negara dan menyebut bahwa dunia harus menjamin keamanan Israel, serta membuka kemungkinan pengakuan terhadap Israel.
Dengan begitu, ia mencoba memposisikan diri bukan hanya sebagai pendukung Palestina, tetapi sebagai mediator yang bisa menjembatani aspirasi sisi Israel. Ini bisa dianggap cerdik dalam arti: memberi pesan bahwa Indonesia tidak “berlebihan berpihak” tanpa mempertimbangkan kompleksitas keamanan di kawasan. - Menjaga konsistensi dengan prinsip lama tapi dalam “bungkus baru”.
Indonesia sudah lama menjadi pendukung kuat kemerdekaan Palestina. Pidato Prabowo tetap menegaskan bahwa Palestina harus merdeka.
Tetapi ia menambahkan syarat: bahwa pengakuan terhadap Israel hanya bisa jika Israel mengakui negara Palestina terlebih dahulu. Dengan cara itu, ia berupaya menjaga prinsip keadilan (favor Palestina) sambil membuka ruang diplomatik. - Memanfaatkan status Indonesia sebagai negara Islam besar dan negara non-blok
Karena Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar, pidato seperti ini membawa bobot simbolik ketika dikemukakan di PBB. Pesan bahwa “negara Islam terbesar pun bisa bicara kompromi dan solusi” memiliki resonansi tersendiri di mata dunia Islam maupun Barat.
Juga, Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok (atau menjadi bagian dari wacana negara-negara berkembang/Global South). Pidato ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang bisa berbicara bagi “suara dunia ketiga” — tidak terlalu dikendalikan kekuatan besar, tetapi tetap masuk ke dalam diskusi utama. - Menekankan aksi, bukan sekadar kata-kata
Prabowo juga menyebut kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian (jika mendapat mandat PBB) sebagai kontribusi nyata dalam perdamaian.
Ini penting supaya pidato tidak hanya menjadi “slogan moral” tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia siap “bermain di lapangan” jika diperlukan. - Mengelola persepsi internasional
Dengan mengusung “dua negara + jaminan keamanan Israel,” Prabowo mencoba menarik perhatian negara-negara Barat dan pemain besar yang selama ini lebih mendengarkan pernyataan yang menekankan keamanan Israel. Jika diplomasi semacam ini diterima sebagian, Indonesia bisa menjadi jembatan dialog antara dunia Islam dan negara-negara Barat/Israel.
Di samping itu, pendekatan ini bisa membuka ruang diplomatik baru: negara yang selama ini belum menjalin hubungan diplomatik dengan Israel (termasuk Indonesia) bisa membicarakan normalisasi dengan syarat – bukan secara sepihak.
Risiko, tantangan, dan keraguan yang muncul
Akan tetapi, meskipun ada sisi cerdik, pendekatan ini juga membawa sejumlah tantangan dan potensi kritikan:
- Kritik dari kalangan “pro-Palestina tanpa syarat”
Di dalam negeri terutama — banyak kalangan publik, organisasi Islam, partai politik, dan opini public yang menganggap bahwa Israel-lah pihak agresor dan harus dimintai pertanggungjawaban sebelum “kata pengakuan” semacam itu diutarakan. Mereka mungkin melihat jaminan keamanan Israel sebagai legitimasi terhadap tindakan Israel selama ini (pendudukan, pemukiman, blokade).
Kritik semacam ini sudah muncul dalam pemberitaan bahwa “apakah Indonesia sekarang berpihak pada Israel?” - Ambiguitas: seberapa nyata “jaminan keamanan Israel” dapat ditegakkan?
Dalam praktik internasional, “jaminan keamanan” bukanlah hal sederhana: siapa yang menjamin, bagaimana mekanismenya, apa sanksinya jika dilanggar—ini akan menjadi medan perundingan panjang. Jika Indonesia tidak mampu menawarkan mekanisme yang kredibel, klaim “jaminan keamanan” bisa dianggap retoris semata.
Selain itu, sejak konflik Israel–Palestina sudah berlangsung sangat lama, Israel sendiri memiliki kekuatan militer dan aliansi strategis kuat (Amerika Serikat, negara-negara Eropa, sekutu regional). Seberapa besar jaminan tambahan dari pihak ketiga seperti Indonesia akan relevan bagi Israel dalam praktik? - Gesekan dengan kebijakan luar negeri tradisional Indonesia
Selama ini, Indonesia tidak mengakui Israel secara resmi — sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan konsistensi kebijakan luar negeri.
Jika kemudian Indonesia menunjukkan kesiapan mengakui Israel, meskipun dengan syarat, ini bisa dianggap sebagai perubahan kebijakan besar dan bisa memicu debat internal tentang konsistensi dan integritas kebijakan luar negeri.
Kenyataan bahwa Prabowo menyebut “Indonesia akan mengakui Israel setelah Israel mengakui Palestina” menjadi semacam “tawaran terbuka” yang bisa ditafsirkan sebagai perubahan mendasar. - Ketergantungan pada respons Israel dan aktor besar
Ide “dua negara + jaminan keamanan Israel” sangat bergantung pada bagaimana Israel — dan negara-negara kuat seperti AS, Uni Eropa — merespons. Jika Israel tidak bersedia berkompromi nyata (menghentikan pembangunan pemukiman, menarik pasukan dari kawasan pendudukan, mengakui kedaulatan Palestina dalam bentuk yang substansial), kerangka ini bisa gagal atau menjadi simbolik belaka.
Begitu pula negara-negara Arab atau negara-negara pembela Palestina mungkin melihat pendekatan ini sebagai “jalan tengah yang menguntungkan Israel” jika tidak diikuti oleh tekanan nyata agar Israel menghormati hak-hak Palestina. - Pencitraan vs realitas diplomatik
Ada risiko bahwa pidato semacam ini menjadi “citra diplomatik” yang kuat — tetapi aksi nyata di lapangan (negosiasi, diplomasi bilateral, tekanan terhadap Israel, dukungan internasional) bisa tertinggal. Publik akan menilai seberapa serius Indonesia melanjutkan pidato ini dalam kebijakan nyata, diplomasi bilateral, atau dukungan ke Palestina di PBB maupun organisasi internasional lainnya.
Melihat semua itu, argumen bahwa pidato Prabowo sebagai bentuk diplomasi yang “bijak” — terutama dari sisi niat untuk menggabungkan moral (dukungan Palestina) dan pragmatisme (mencari ruang diplomatik global).
Pidato itu bisa memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor moderat di dunia internasional — yang bisa berbicara bagi keadilan sekaligus menjadi mediator di konflik global.
Jika dikelola dengan baik, ini bisa membuka ruang diplomatik baru bagi Indonesia dalam hubungan Timur Tengah, negara-negara Arab, dan juga negara-negara Barat yang selama ini lebih dekat ke Israel.
Namun, kunci keberhasilan adalah konsistensi dan keberanian: apakah Indonesia dapat membawa pernyataan itu ke tindakan nyata (lobi diplomatik, dukungan ke Palestina melalui forum PBB, kerja sama multilateral, serta menjaga agar pengakuan terhadap Israel tetap kondisional).
Indonesia tetap harus hati-hati agar tidak dianggap “berkhianat” terhadap aspirasi Palestina, atau menjadi alat legitimasi baru bagi Israel tanpa menghormati keadilan historis Palestina.
Di tataran domestik, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci kerangka syarat pengakuan itu agar publik memahami bahwa konsep “normalisasi dengan syarat” bukan berarti mengabaikan hak-hak Palestina. (red1/la). **
