WartaPress, Kota Malang — Mantan Wali Kota Malang yang juga tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Malang, H. Sutiaji, angkat suara terkait polemik tayangan Trans7 yang dianggapnya melecehkan nilai-nilai pesantren.
Sutiaji menilai, persoalan ini bukan sekadar masalah lokal atau antara pesantren dengan media, melainkan sudah menyangkut tata krama dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Saya sangat prihatin dan mengecam keras tayangan Trans7 yang mencoreng dan mencabik-cabik tradisi santun dan ikhlas yang selalu ditanamkan oleh para kyai kepada para santrinya,” kata Sutiaji, (15/10) di Malang.
Menurut Sutiaji, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama semata, tapi juga pusat pembentukan karakter dan moral bangsa. “Kalau nilai-nilai luhur pesantren dilecehkan, maka kita kehilangan jati diri sebagai bangsa yang santun dan beradab,” tegasnya.
Lebih jauh Sutiaji menilai, media massa punya tanggung jawab besar dalam menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya dan etika masyarakat.
“Kebebasan pers bukan berarti bebas melanggar norma dan merusak keharmonisan sosial. Kita harus menjaga tata krama, apalagi di era global ini, di mana etika mulai luntur,” jelasnya.
Sutiaji mengajak semua pihak, khususnya pengelola media dan pemerintah, agar segera melakukan evaluasi terhadap konten siaran yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan merusak nilai-nilai luhur bangsa.
“Tayangan seperti ini harus menjadi alarm bagi kita semua untuk memperkuat etika penyiaran dan memastikan media berperan sebagai agen pendidikan dan pemersatu bangsa, bukan sebaliknya,” pungkasnya.
Pernyataan tegas dari tokoh NU ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Malang dan sekitarnya. Mereka mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Trans7, termasuk mempertimbangkan pencabutan izin siarannya jika terbukti melanggar kode etik penyiaran dan telah memicu reaksi keras dari kalangan santri dan kiyai seluruh Indonesia. (tf). **
