WP, Jakarta – Ketua Kompartemen Kelembagaan Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (Petani), Tunjung Budi soroti Kementerian Kelautan dan Perikanan melantik mantan Kapolda Maluku Irjenpol Lotharia Latif yang menjadi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang baru.
“Pengangkatan Jenderal Polri tersebut menunjukkan pandangan bahwa hal ini memperkuat citra Polri sebagai institusi yang “kemaruk” atau terlalu ambisius dalam meraih berbagai jabatan di luar lingkup kepolisian”, kata Tunjung Budi dari keterangan tertulisnya (11/8).
Baginya, pengangkatan Pati Polri ini juga dapat mencerminkan kekhawatiran terhadap rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Semestinya ASN mampu berkompetisi untuk jabatan-jabatan tersebut. Ketika jabatan strategis sipil dipegang oleh perwira polisi, hal ini sebagai indikasi bahwa ASN belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengisi posisi tersebut, atau setidaknya demikianlah kesan yang mungkin terbentuk di publik”, jelasnya.
Apalagi sebelumnya Kementerian KKP pada Desember 2023 lalu juga melantik Komjenpol Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho sebagai Sekjen Kementerian KKP.
“Semakin memperkuat persepsi publik bahwa pengangkatan para jenderal Polri ini sebagai langkah yang kurang tepat dan merugikan pengembangan ASN di Indonesia”, tandasnya.
Menurutnya, penunjukan pejabat dari Polri di kementerian sipil bisa memicu kontroversi politik dan kritik dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai politisasi “polisisasi birokrasi”.
“Pengangkatan pejabat polri pada jabatan sipil di KKP ini seakan polisisasi birokrasi, ini bisa mempengaruhi citra KKP”, tegasnya.
Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang ini berpendapat Jenderal Polri mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kompleksitas sektor kelautan.
“Termasuk masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh nelayan. Ini bisa menyebabkan kebijakan yang diambil kurang tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhan nyata nelayan, dan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraannya”, katanya.
Baginya karena latar belakang yang lebih condong ke penegakan hukum dan keamanan, ada risiko bahwa pejabat Polri akan lebih fokus pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. “Fokusnya bisa-bisa bergeser daripada pada upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial nelayan. Ini bisa mengurangi perhatian terhadap program kerja yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup nelayan”, bebernya.
Ia pun pesimistis dalam program pemberdayaan nelayan nantinya jika pejabat Dirjen tidak sesuai kompetensi.
“Sebab, pemberdayaan nelayan memerlukan pendekatan yang inovatif dan holistik, yang mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Kurangnya pengalaman pejabat Polri di bidang ini bisa menghambat pengembangan berbagai program baru yang kreatif dan sesuai dengan kebutuhan nelayan”, pungkasnya. (Rls/wp). **
