WartaPress, Malang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malang menyoroti bencana banjir yang kembali melanda Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing. Bencana yang merendam pemukiman warga dan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir selatan tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya antisipasi pemerintah daerah dalam menangani problem banjir yang kerap berulang.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, Syaifudin Zuhri, menyampaikan kritik tegas kepada Bupati Malang, H. Sanusi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terus-menerus terjebak pada pola tanggap darurat tanpa diikuti langkah strategis yang menyeluruh.
“Banjir di Sitiarjo bukanlah peristiwa baru. Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi, masyarakat harus bersiap menjadi korban. Ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Bupati Malang, gagal menyiapkan langkah antisipatif yang jelas. Tidak cukup hanya datang meninjau lokasi, yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan solusi berkelanjutan,” tegas Syaifudin.
Ia menambahkan, persoalan banjir di pesisir selatan, termasuk di Desa Sitiarjo, tidak bisa dianggap remeh. Selain mengancam keselamatan warga, bencana ini juga berdampak pada akses transportasi, distribusi hasil bumi, hingga kestabilan ekonomi masyarakat. Karena itu, GMNI menuntut agar pemerintah segera menghadirkan solusi dalam dua level, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
Untuk solusi jangka pendek, pemerintah diminta segera memperkuat langkah tanggap darurat seperti: penyediaan posko kesehatan, distribusi logistik secara merata, perbaikan jalur drainase sementara, serta evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman. “Ini soal keselamatan rakyat, jangan sampai masyarakat merasa dibiarkan tanpa kepastian bantuan,” ujar Syaifudin.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, GMNI menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir yang terencana. Hal itu mencakup normalisasi sungai, pembangunan tanggul, reboisasi daerah hulu, serta perbaikan tata ruang wilayah pesisir selatan. Menurutnya, tanpa langkah strategis tersebut, bencana banjir akan terus berulang dan rakyat kembali menjadi korban.
“Sudah saatnya pemerintah berhenti memberikan janji-janji yang tidak pernah terbukti. Bupati Sanusi harus memastikan adanya kebijakan komprehensif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar seremonial. Kami menegaskan, pemerintah tidak boleh abai, karena rakyat berhak hidup aman dan sejahtera,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas ini, GMNI Kabupaten Malang berharap Pemkab Malang segera melakukan evaluasi mendalam sekaligus melibatkan akademisi, aktivis, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir yang lebih efektif. (rls). **
