WP, Makasar, Aliansi Hukum Indonesia, sebagaimana dalam rilisnya, menggelar aksi simbolis berupa penyalaan lilin dan penyampaian orasi sebagai bentuk keprihatinan terhadap munculnya perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Febri Ardiansyah (9/7). Aksi ini merupakan seruan moral agar aparat penegak hukum membuka tabir mega korupsi ini secara transparan.
Diketahui Febri adalah Jampidsus Kejaksaan RI yang sering menangani kasus kasus besar dalam hal ini seperti pertambangan dan lain lain namun akhir kahir ini ia keseret kasus dugaan TPPU perihal Batu Bara, Karakatau Steel dan PT ASABRI, hal ini di konfirmasi oleh Diskrimsus Polda Metro Jaya pada saat melakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga dan cafe di Jakarta Selatan berisi emas dan mata uang asing.
Dalam orasinya, massa aksi menegaskan bahwa dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, setiap perkara harus diusut secara terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Aliansi Hukum Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan.
1. Mendesak ka kortas tipikor polri tidak takut untuk mengusut dan menindak tegas setiap oknum jaksa atau pejabat kejaksaan yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi maupun TPPU.
2. Mendorong pengusutan seluruh dugaan tindak pidana yang melibatkan aparatur penegak hukum secara transparan, independen, dan bebas dari konflik kepentingan.
- meminta kepada presiden republik indonesia untuk menguatkan polri agar tidak mundur dalam membuka tabir mega korupsi yang di lakukan oleh oknum kejaksaan agung.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses penegakan hukum agar proses nya berjalan dengan transparan dan independent tanpa intervensi dari pihak manapun.
Koordinator Aliansi Hukum Indonesia fajar menyampaikan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Kepercayaan publik merupakan aset terbesar institusi penegak hukum. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara terbuka dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun. . (rls). **
