WartaPress, Malang (19 Juli 2025) – Memperingati Hari Koperasi ke-78 di Kota Malang, bertempat di Gedung DPRD Kota Malang digelar acara sarasehan yang mengangkat tema “Menuju Kedaulatan Ekonomi Melalui Koperasi Multi Pihak” sebagai ajang silaturahmi dan refleksi gerakan koperasi, sekaligus mendorong langkah strategis untuk penguatan ekonomi rakyat melalui wadah koperasi yang lebih inklusif dan kolaboratif.
Suryadi, S.Pd., M.M., panitia penyelenggara menyampaikan sambutan pembuka dengan penuh apresiasi dan optimisme. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh yang hadir, mulai dari Wali Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian, para pimpinan DEKOPINDA, hingga para pengurus koperasi dari seluruh penjuru Kota Malang.
“Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi bukti nyata dukungan dan kepedulian terhadap perkembangan gerakan koperasi di Kota Malang yang tercinta ini,” ujar Suryadi.
Anggota DPRD yang juga Ketua Karang Taruna Kota Malang ini juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua DPRD Kota Malang beserta jajaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sarasehan secara penuh.
Koperasi Multi Pihak: Arah Baru Gerakan Koperasi Indonesia
Mengusung semangat multi stakeholder, Suryadi menekankan pentingnya model koperasi multi pihak—yakni koperasi yang menghimpun berbagai kelompok kepentingan seperti produsen, konsumen, pekerja, dan pemodal—sebagai solusi ekonomi masa depan yang lebih berkeadilan dan tangguh. Ia menyebut tujuh pilar utama yang dapat diwujudkan melalui koperasi multi pihak:
- Pemberdayaan anggota,
- Penguatan jejaring dan kolaborasi,
- Akses modal dan sumber daya,
- Transparansi dan akuntabilitas,
- Pengurangan kesenjangan ekonomi,
- Peningkatan daya saing, dan
- Penguatan ekonomi lokal dan nasional.
“Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa, memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam perjalanannya juga menghadapi tantangan besar. Karenanya, forum ini harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama,” kata Suryadi.
Ia berharap dari sarasehan ini lahir rekomendasi strategis demi peningkatan kualitas koperasi di tengah tantangan era globalisasi.
Dalam sesi wawancara terpisah, Ketua DEKOPINDA Kota Malang, Tugino, menyoroti pentingnya peran pembinaan dan mediasi yang lebih humanis dalam menangani konflik koperasi, terutama yang tergabung dalam jaringan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan bahwa anggota koperasi hendaknya mengedepankan komunikasi dengan DEKOPINDA sebelum menempuh jalur hukum.
“Jangan langsung ke polisi, ke kami dulu. Di DEKOPINDA sekarang sudah ada tim hukum aktif. Bahkan 99% di antaranya adalah perempuan, terdiri dari doktor, advokat, dan akademisi,” jelas Tugino.
Ia juga menyinggung perlunya pembenahan kualitas pengurus koperasi, mengingat masih adanya ketidaksesuaian antara latar belakang dan tugas yang diemban.
“Koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Bukan untuk kepentingan personal atau struktural seperti lurah. Tapi jika ada yang belum paham, asalkan mau belajar, kami siap membina,” tambahnya.
Jawa Timur Jadi Provinsi Terdepan
Dalam konteks nasional, Jawa Timur disebut sebagai provinsi tercepat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Gubernur Khofifah Indar Parawansa bahkan menegaskan bahwa unit usaha koperasi harus bersinergi dengan pelaku UMKM setempat agar keberadaannya benar-benar memberi dampak nyata pada ekonomi kerakyatan.
Peringatan Hari Koperasi ke-78 ini pun menjadi titik tolak penting bagi gerakan koperasi di Kota Malang. Semangat sinergi antara koperasi, pemerintah, dan masyarakat harus terus dipupuk agar koperasi tetap menjadi solusi konkret dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi bangsa. (Rls). **
