WartaPress, Kota Malang – Untuk memperkuat stabilitas wilayah serta mengantisipasi potensi disintegrasi bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang menggelar Diskusi Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Tahun 2025, Rabu (26/11). Kegiatan yang berlangsung di The Grand Palace Hotel Malang ini menjadi langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengidentifikasi akar persoalan konflik sekaligus menekan penyebaran paham radikal.
Acara yang diikuti sekitar 100 peserta ini juga menjadi tindak lanjut berbagai program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kota Malang.
Kolaborasi Multisektor untuk Solusi Komprehensif
Diskusi menghadirkan narasumber dari unsur intelijen, keamanan, akademisi, dan pemerintah daerah. Mereka adalah: Kolonel Sus Damianus Supangkat (Dankorwil BIN Kota Malang), Kompol Agung Santoso (Kasubnit Idensos Satgaswil Jatim Densus 88 AT), AKP Iwan Setiawan (Kanit IV Satintelkam Polresta Malang Kota), Kapten Arm Kholisin (Pasi Intel Kodim 0833 Kota Malang), Drs. Ali Mulyanto (Plt. Kabakesbangpol Kota Malang), Prof. Gonda Yumitro, M.A., Ph.D. (Dosen HI UMM)
Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperkaya diskusi lintas sektor mengenai strategi penanganan radikalisme secara terpadu.
Perkuat Deteksi Dini dan Partisipasi Masyarakat
Kapten Arm Kholisin dari Kodim 0833 menegaskan pentingnya deteksi dini melalui pengenalan organisasi berpaham radikal, pemantauan aktivitas di media sosial, serta pelaporan hierarkis terhadap modus-modus baru. Ia juga menjelaskan klasifikasi kelompok radikal—baik kanan, kiri, maupun lainnya—yang seluruhnya berpotensi mengancam keutuhan NKRI.
Sementara itu, Kompol Agung Santoso dari Densus 88 menjelaskan bahwa proses menuju terorisme umumnya berawal dari intoleransi. Ia menekankan perlunya peran aktif masyarakat dalam pengawasan, deteksi dini, dan pemberian informasi untuk memperkuat langkah deradikalisasi.
Strategi Deradikalisasi Berbasis Komunitas
AKP Iwan Setiawan dari Polresta Malang Kota memaparkan pentingnya pendekatan preventif dan deradikalisasi berbasis masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kepemimpinan lokal, keterlibatan keluarga, hingga evaluasi berkala terhadap program pencegahan radikalisme.
Dari perspektif akademis, Prof. Gonda Yumitro mengaitkan kewaspadaan dini (early warning) dan tanggapan dini (early response) sebagai metode transformasi konflik melalui pendekatan diplomatik, kemanusiaan, keamanan, atau ekonomi.
BIN: Perkuat Ideologi dan Ketahanan Sosial Ekonomi
Sebagai penutup, Kolonel Sus Damianus Supangkat dari BIN menyoroti potensi ancaman yang muncul dari dinamika politik dan ekonomi. Menurutnya, kontestasi politik rentan dimanfaatkan kelompok radikal untuk memperluas pengaruh.
Ia memberikan sejumlah rekomendasi sektoral, di antaranya: Ideologi: memperkuat deradikalisasi dan kontra-narasi. Politik: mendorong dialog politik yang inklusif dan sehat. Ekonomi: pemberdayaan masyarakat melalui UMKM dan pelatihan kerja guna mengurangi kesenjangan sosial. Sosial-Budaya: memperkuat peran tokoh moderat dalam menjaga kerukunan.
Soliditas Pemerintah dan Masyarakat
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Malang dan seluruh instansi terkait menegaskan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Upaya kolaboratif ini diharapkan memperkuat kewaspadaan masyarakat sekaligus membangun ekosistem sosial yang damai dan inklusif. (tf). **
