WP, Malang, [27 Agustus 2024] – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang, berbagai isu dan spekulasi yang menyeruak di kalangan masyarakat membuat situasi politik semakin memanas. Salah satu yang paling mencuat adalah istilah “Pandora Box,” yang merujuk pada terbukanya berbagai masalah dan potensi pelanggaran yang selama ini tersembunyi dalam proses Pilkada tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Muhammad Rohim, Komisaris Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) GMNI Fakultas Syariah, Universitas Al-Qolam Malang, memberikan pernyataan tegas. Dalam keterangan persnya, Rohim menyatakan keprihatinannya atas berbagai isu yang mencoreng integritas Pilkada Kabupaten Malang.
“Pemilihan Kepala Daerah seharusnya menjadi ajang pembuktian kematangan demokrasi di Kabupaten Malang. Namun, dengan adanya rumor politik uang, kecurangan, dan manipulasi suara yang muncul belakangan ini, kita harus bersama-sama menjaga agar proses demokrasi ini tetap berjalan dengan jujur dan adil,” ungkap Rohim.
DPK GMNI Fakultas Syariah, di bawah kepemimpinan Rohim, mengecam keras segala bentuk pelanggaran hukum yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pilkada. Rohim juga menyerukan agar semua pihak, termasuk politisi, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan transparansi.
Dalam kesempatan tersebut, Rohim juga mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap informasi yang beredar dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. “Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi proses Pilkada sangat penting untuk memastikan bahwa pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari generasi muda yang peduli terhadap masa depan Kabupaten Malang, DPK GMNI Universitas Al-Qolam menyatakan komitmennya untuk terus memantau dan menyuarakan kebenaran demi terciptanya Pilkada yang bersih dan kredibel.
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat atas kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam Pilkada. Dengan adanya dorongan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, diharapkan Pilkada Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan bagi daerah ini. (Rls). **
Sumber:
- DPK GMNI Fakultas Syariah, Universitas Al-Qolam Malang
- Muhammad Rohim
