Oleh:
Fidela Dzatadini Wahyudi
(Dosen Sosiologi Universitas Cipta Wacana Malang)
Di banyak desa, perempuan masih terbungkam di balik kepulan asap dapur dan sunyinya ruang rapat kampung. Kemiskinan telah menggandakan penindasan terhadap perempuan. Hidup perempuan miskin berjalan dengan ritme yang ditentukan oleh orang lain – melayani, mengurus, dan menunduk. Pendidikan yang katanya adalah hak bagi setiap warga negara tak pernah benar-benar hadir ke beranda rumah mereka.
Di tengah ketimpangan ini, hadir Sekolah Rakyat (SR) sebagai ruang pendidikan, yang tidak hanya mengajarkan perempuan mampu membaca-menulis, namun juga mengajak perempuan mulai ikut berpikir kritis, dan menyadari bahwa hak-hak mereka setara dengan laki-laki, terutama bagi perempuan yang selama ini hidup pada kategori desil 1-2 yaitu mereka yang berada pada tingkat ekonomi lapisan paling rendah di negara ini.
PEREMPUAN MARGINAL DAN KETIMPANGAN DI AKAR RUMPUT
Di Indonesia, masyarakat dengan kelompok penghasilan desil 1-2 –atau 20% dari penghasilan paling rendah— seringkali tidak hanya hidup dalam keterbatasan ekonomi, namun mereka juga berada dalam persimpangan paling rentan di dalam sistem sosial. Dalam kelompok ini, perempuan seringkali menjadi korban dari ketertindasan ganda, yaitu dari kemiskinan struktural dan patriarki kultural. Dengan kondisi kemiskinan struktural yang melekat dalam keluarga diwariskan lintas generasi, perempuan dari kelompok ini seringkali sulit untuk mendapatkan hak-hak dasar yang layak, seperti hak dalam pendidikan. Banyak perempuan dari kelompok ini yang tumbuh tanpa menyelesaikan sekolah dengan tuntas karena keterbatasan ekonomi yang mengharuskan keluarga mereka lebih memilih menyekolahkan anak laki-laki, dibanding anak perempuan mereka. Nasib perempuan miskin seringkali berujung pada pernikahan dini, atau pada ragam pekerjaan yang nilainya seringkali tidak diakui.
Ketimpangan ini tidak berdiri sendiri. Ia ditopang oleh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kedua yang posisi dan nilainya tidak setara dengan laki-laki. Sedari kecil, perempuan miskin dibentuk untuk menjadi pelayan keluarga atau pengurus rumah tangga, bukan sebagai pengambil keputusan atau pembawa perubahan. Mereka terus menerus disibukkan dengan pekerjaan domestik, bangun paling awal, kemudian tidur paling akhir untuk melayani keluarganya dengan tiada henti.
Di balik kepulan asap dapur dan bunyi wajan berdenting, tanpa disadari, mereka telah kehilangan kesempatan untuk menumbuhkan diri. Perempuan dipaksa percaya, bahwa ruang domestik adalah takdir sosialnya.
Ketiadaan akses pendidikan bagi perempuan miskin di akar rumput semakin memperdalam jurang ketimpangan bagi mereka. Ketika perempuan miskin kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka mereka akan kehilangan dunia yang bisa menjadikan mereka lebih setara. Pendidikan yang absen, pada akhirnya menjelma menjadi kekerasan struktural– tidak terlihat, namun cukup kuat untuk melumpuhkan. Mereka tidak hanya miskin secara ekonomi, tapi juga terasing dalam menyuarakan hak dan memperjuangkan nasib mereka sendiri.
SEKOLAH RAKYAT SEBAGAI JALAN PEMBEBASAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT
Ketika sekolah formal hanya membuka pintu bagi masyarakat mampu, sekolah rakyat hadir bagi mereka yang nyaris tidak dianggap ada—perempuan akar rumput yang selama ini terperangkap dalam kemiskinan struktural. Di tengah gemerlap visi pendidikan nasional yang hanya mampu dibayangkan perempuan miskin dari kejauhan, sekolah rakyat menjadi oase dan harapan baru bagi perempuan miskin di antara reruntuhan ketimpangan.
Sekolah rakyat hadir bukan untuk menggantikan bangku sekolah formal, tapi untuk menjadi jembatan untuk kesenjangan akses dan harapan. Sekolah rakyat hadir untuk masyarakat, khususnya perempuan miskin di akar rumput yang tidak sempat mengeja masa depannya karena terperangkap oleh pekerjaan domestik dan kemiskinan struktural. Dengan menjadi peserta sekolah rakyat, perempuan mampu menyadari bahwa ternyata dunia bisa ditafsir ulang. Bahwa perempuan tidak harus selalu berarti menjadi bayangan laki-laki. Hidup mereka tidak hanya untuk menjadi seorang istri maupun ibu, namun juga menjadikan mereka sebagai subjek pembawa perubahan, yang sadar dan bisa mengambil peran.
Melalui pendekatan pendagogi kritis yang diperjuangkan oleh Paulo Freire, pengalaman hidup mereka sebagai kaum marginal yang seringkali diabaikan dan tidak diperhitungkan, saat ini justru diangkat menjadi sumber ilmu di dalam metode kurikulum sekolah rakyat. Mereka diajak untuk menganalisis pengalaman hidupnya dengan lensa kritis untuk menjadikan mereka subjek perubahan. Peserta sekolah rakyat diajarkan untuk dialog yang membebaskan, bukan dengan ceramah yang seringkali hanya menundukkan.
Sekolah rakyat merupakan alat untuk membebaskan ketidakadilan di tengah masyarakat –khususnya perempuan akar rumput. Dari keterampilan dasar untuk mereka bertahan hidup, hingga memberikan kesadaran dan pemahaman akan hak-hak yang setara. Perempuan akar rumput tidak hanya dididik untuk sekadar “menjadi lebih baik”, tetapi untuk menjadi lebih berdaya.
Perempuan yang dulu diam dan merasa tidak pantas berbicara, kini mulai berani bertanya. Perempuan yang dulu hanya sibuk dengan urusan domestik, kini mulai menyadari bahwa menjadi perempuan yang miskin tidak harus selalu berarti tunduk. Mereka mulai bisa menguraikan ketimpangan yang terjadi dalam dirinya dan siap menjadi subjek perubahan, berani bermimpi dan berani memimpin.
Dari pinggiran yang sering dilupakan, sekolah rakyat menyalakan lentera kecil untuk membawa perubahan bagi perempuan akar rumput yang sering dilupakan. Jika Kartini pernah berkata, “Habis gelap, terbitlah terang”. Maka sekolah rakyat menjawab dengan tindakan, bahwa terang bisa dinyalakan, meski dari sumbu sederhana di tangan-tangan yang dulu dianggap tidak berdaya. (***).
