WartaPress, Malang – Kabar menggembirkan bagi puluhan ribu tenaga pendidik jenjang SMA, SMK, dan SLB di Jawa Timur. Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi menyepakati pengalokasian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guna memperkuat kesejahteraan para guru.
Kepastian tersebut ditegaskan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.A.P., seusai mengikuti rapat pembahasan konstruksi APBD bersama Banggar danra TAPD.
Sri Untari menerangkan, legislatif sebelumnya memperjuangkan hak Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Gaji ke-13 bagi sekitar 36.680 guru melalui pos Perubahan APBD (P-APBD). Kendati demikian, skema pembiayaan tersebut terganjal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyatakan pos anggaran dimaksud tidak dapat dibebankan melalui jalur pengajuan sebelumnya.
”Perjuangan kami Komisi E untuk membantu rekan-rekan guru SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur sejumlah 36.680 orang sempat berhasil dianggarkan di P-APBD. Namun dalam evaluasi Mendagri, hal itu tidak diperbolehkan untuk membayar TPG dan gaji ke-13 mereka,” ujar Sri Untari.
Tak patah arang menghadapi kendala regulasi, Komisi E segera merumuskan alternatif kebijakan agar kesejahteraan pendidik tetap terakomodasi. Mengacu pada keberhasilan skema serupa di Provinsi Jawa Barat, Komisi E mendorong peralihan pos ke dalam bentuk TPP bagi guru negeri.
Gagasan tersebut akhirnya berbuah kesepakatan bulat dalam rapat lanjutan Banggar dan TAPD. Skema alokasi TPP untuk guru SMA, SMK, dan SLB negeri kini resmi terpatri dalam postur APBD Jawa Timur serta diproyeksikan bergulir secara berkesinambungan.
”Komisi E memperjuangkan agar seperti Jawa Barat, guru diberikan TPP. Alhamdulillah, TPP bagi guru SMA, SMK, dan SLB negeri ini sudah dianggarkan dan akan dianggarkan terus secara berkelanjutan, sehingga seluruh guru mendapatkan tambahan kesejahteraan,” imbuhnya.
Atas capaian tersebut, Sri Untari menyampaikan apresiasi kepada jajaran Banggar, TAPD, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kooperatif menindaklanjuti aspirasi para pahlawan tanpa tanda jasa.
”Tersenyumlah rekan-rekan guru se-Jawa Timur. Banggar dan TAPD telah menyetujuinya. Secercah harapan hadir di tengah kesulitan, mari bersyukur atas ikhtiar yang membuahkan hasil ini,” pungkasnya. (Tf/wp). **
