WP, Jakarta – Memasuki era baru yang serba digital, layanan publik dari pemerintah diharapkan lebih mudah diakses dengan memanfaatkan aplikasi teknologi. Namun sayangnya sejauh ini puluhan ribu aplikasi layanan digital pemda hingga pusat masih terpisah. Hal ini belum jadi jawaban untuk kemudahan layanan publik.
Menurut Presiden Joko Widodo, kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan, manfaat yang diterima, hingga kemudahan urusan masyarakat.
“GovTech INA Digital, teknologi untuk memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkapnya pada Senin.
Dijelaskan, sebelumnya terdapat 27 ribu aplikasi level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi. Maka, GovTech INA Digital diharapkan membuat semua terintegrasi, meminimalisasi birokrasi yang rumit, serta mengakselerasi sistem digital di sejumlah layanan prioritas.
“GovTech INA Digital harus digunakan untuk memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik, juga meningkatkan daya saing Indonesia,” kata Presiden lagi. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi serta data demi pemanfaatan GovTech INA Digital. (Red2/la/wp). **