Warta Press, Manokwari, Papua Barat – Dalam rangka menjalankan mekanisme keorganisasian dan menyusun program kerja, Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Barat mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda KNPI), pada Rabu (22/02/2023).
Rakerda yang dilangsungkan di gedung DPD KNPI Jalan Drs Esau Sesa tersebut, dihadiri oleh Pj. Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Sangkek, Kejati, Kapolda, Ketua Fraksi Otsus DPR Provinsi, DPP KNPI, OKP Cipayung, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Dr. Sammy Saiba, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat mengatakan, Rakerda tersebut akan berlangsung selama sehari, dan pada prinsipnya membahas tentang rekomendasi internal maupun eksternal.
“Fokus rapat kerja daerah ini, intinya adalah mempersiapkan rekomendasi internal kepada pemerintah dan eksternal rapat kerja nasional DPP KNPI,”ujar Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Barat, Rabu (22/02/2023), sebagaimana dikutip dari satukanindonesia.com.
Dipaparkan pria yang biasa dipanggil Bung Sammy, untuk rekomendasi internal tentunya terkait dengan program pencapaian visi dan misi DPD KNPI, agar dapat bersinergi dengan program Pemprov Papua Barat.
“Beberapa program salah satunya mengenai pengendalian inflasi daerah, kehadiran KNPI terkait penurunan angka putus sekolah terlebih khusus anak-anak asli Papua,” katanya. KNPI juga akan mengawal agenda demokrasi 2024 dengan membentuk lembaga independen pemantau pemilu, guna mengawal proses demokrasi tahun 2024 di Provinsi Papua Barat.
Sedangkan isu eksternal, Dr. Sammy Saiba mengemukakan, DPD KNPI siap mendorong satu program kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk membangun Balai Latihan Kerja.
“Kami akan mendorong program kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Menpan RB), untuk memberikan kuota penempatan atau penerimaan orang asli Papua (OAP) di semua provinsi dan kabupaten serta kota di seluruh Indonesia dengan dilabelkan bintang di semua penerimaan” ungkapnya.
Sehingga, kata Sammy, OAP bisa bersaing di luar wilayah tanah Papua dan sudah kuota yang diberikan.
Sammy juga menyinggung masalah kuota tenaga kerja yang dijanjikan pemerintah untuk OAP di Smelter Freeport yang saat ini masih tahap pembangunan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. KNPI juga akan mendorong agar penempatan tenaga kerja asli Papua di Smelter di Jawa Timur (Jatim) tersebut.
Saat ditanyakan mengenai kehadiran DPD KNPI tingkat II, dia mengemukakan, dengan adanya kehadiran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tentunya secara otomatis KNPI sudah terbentuk.
“Maka KNPI provinsi tinggal melakukan revisi atau penyesuaian SK tujuh Ketua DPD KNPI tingkat II,” kata Sammy.
Menambahkan hal tersebut, Wakil Sekretaris Umum DPP KNPI, Jemi Jefferson Liunsanda menyampaikan, Rakerda DPD KNPI Provinsi Papua Barat tentunya akan dibahas secara program kerja selama masa kepengurusan periode 2022-2025.
“Isu-isu nasional yang harus menjadi perhatian bagi KNPI Papua Barat adalah terkait penguatan ekonomi, dan pesta politik tahun 2024,” tuturnya.
Terlebih khusus mengenai pesta demokrasi 2024, kata dia, pemuda harus hadir sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, dalam rangka mendorong situasi yang aman dan damai.
“Sehingga pemilihan umum (Pemilu) di tahun 2024 dapat berjalan dengan damai. Saya kira tiga isu ini harus menjadi prioritas KNPI,” pungkas Jemi. **
