Oleh: George da Silva
(Direktur Lembaga Analisis Politik dan Otonomi Daerah)
Tahun 2025 perusahan besar melakukan gelombang PHK karyawannya. PT Sri Rejeki Isman Tbk/Sritex Grup Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah akibat putusan pailit mencapai 10.665 orang tidak bisa membayar utang/memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah debitur telah disepakati. Gara-gara tiga karyawan PT Yihong Novatex Indonesia Cirebon Jawa Barat di PHK rasa solidaritas semua karyawan demo massal, akhirnya pimpinan PHK sekitar 1.126 Karyawan.
Kado pahit Lebaran lebih menyedihkan keputusan pimpinan memindahkan usahanya ke negara lain. Pembelajaran/peringatan bagi karyawan sebelum demo perlu kajian/analisis tentang kasus yang dihadapi. Bisa konsultasi kepada para akademisi disiplin ilmu terkait, praktisi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan dalam konfrensi pers dikutip Antara/Tempo mendapat informasi potensi PHK dilakukan sekitar 60 Perusahaan.
Faktor mempengaruhi PHK, krisis ekonomi global/inflasi/resesi membuat perusahan kekurangan pemasukan. Daya beli masyarakat lemah berdampak permintaan/pertumbuhan konsumsi. Perkembangan teknologi/digital otomatis mengurangi tenaga kerja/mengubah cara kerja/mengurangi biaya operasional. Kebijakan pemerintah kenaikan PPN, pembatasan subsidi pemerintah, kenaikan premi BPJS membebani biaya perusahan. Sadar atau tidak kebijakan pemerintah mempengaruhi lapangan kerja usaha. Kemenaker PHK Januari hingga Agustus 2024 mencapai 46.240 pekerja. Tambahan terkena PHK sebanyak 6.753 orang, sehingga total 52.993 orang.
Efek Rentetan Usaha
PHK karyawan berpengaruh terhadap berbagai usaha berada di seputar pabrik/perusahaan. Seperti usaha kos, warung makan/kopi, emak-emak penjual sayuran/ikan/daging dan kebutuhan sehari-hari. Keberadaan perusahaan/pabrik di suatu tempat bertahun-tahun, pasti usaha lainnya ikut dengan keberadaan karyawannya.
Kehadiran Pemerintah/elite partai/elite politisi nasional/daerah ikut membedah/menangani/pemecahan masalah PHK. Demokrasi adalah nilai, tatanan mewujudkan kesetaraan/keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Demokrasi bukan hanya waktu Pileg/Pilpres/Pilkada. Tetapi, bagaimana menjaga integritas politik, menciptakan pemerintahan yang bersih. Permasalahnya akan menjadi miskin/keterlantaran/ketunaan sosial/kerawanan sosial ekonomi/keterpencilan/diskriminasi/kerentangan sosial menjadi permasalahan kesejahteran.
Pemerintah/elite politik/elite Parpol/elite ekonomi wajib membantu kehidupan masyarakat/rakyat berpenghasilan rendah sebatas UMR/dibawahnya. Bukan cawi-cawi seperti pagar laut, bangunan di tempat pariwisata tanpa surat izin/melanggar lingkungan/kelestarian hutan/oplosan Pertamina. Bagaimana bisa menerapkan politik investasi sosial karyawan kena PHK agar bisa bertahan hidup keluarganya. Pemerintah membentuk dana cadangan karyawan PHK/pengangguran selama enam bulan, pemerintah wajib mencari lapangan kerja/membuka lapangan kerja baru. Dibandingkan dengan menyediakan Rp460 triliun Makan Bergizi Gratis (MBG) siswa, lebih baik membantu PHK/pendidikan/UKM/Lansia/difabel/fakir miskin. Dana diambil hasil penyisiran anggaran seluruh instansi pemerintah pusat/daerah.
Politik Ivestasi Sosial
PHK massal, pemerintah melakukan evaluasi secara total semua kegiatan perekonomian dalam negeri berdampak lapangan kerja/kesejahteraan pekerja/stabilitas ekonomi negara. Tujuan memberi keterampilan/kesejahteraan sepanjang hidup berbeda dengan transfer kesejahteraan yang lebih tradisional. Investasi sosial pengganti perlindungan sosial. Kontribusi investasi sosial mengatasi kesenjangan. Aktor-aktor politik harus mendorong investasi sosial. Partisipasi jangka panjang penetapan agenda investasi sosial keharusan pemimpin melakukan.
Garritzmann, Hausemann, Pailer bukunya “The World Politics of Social Investment” mempertanyakan sejauh mana negara telah mengembangkan kebijakan investasi sosial. Jenis investasi sosial apa yang telah terapkan. Jika, tidak mengikuti strategi investasi sosial reformasi kesejahteraan alternatif apa yang diterapkan. Dalam kondisi politik apa reformasi investasi sosial dikembangkan. Apa dinamika politik di balik kesejahteraan investasi sosial dan non investasi sosial. Masih banyak pertanyaan muncul mengenai politik investasi sosial.
Politik investasi sosial implementasi ditujukan kemampuan untuk menilai/meyakini sesuatu bersifat umum. Setiap pejabat/elite politik/elite partai/elite ekonomi membuat keputusan melakukan berbagai aktivis. Tanpa menanyakan batas letak/geografis/ekonomi/afiliasi keyakinan menjadi batasan identitas sosial lainnya.
Kekurangan politik investasi sosial dikembangkan pemerintah/elite politik/elite partai/elite ekonomi bias kepentingan. Sistem politik di Indonesia justru ketika terpilih, tidak lagi mewakili daerah pemilihannya, melainkan mewakili Parpol/petugas Parpol. Pemilihan Caleg penghubung legitimasi antara rakyat dan pemerintah dalam masyarakat demokrasi. Sistem politik adalah suatu kekuatan politik meraih kekuasaan/jabatan publik bertujuan mencapai perdamaian.
Pemerintah Janji Lapangan Kerja
Gibran Rakabuming Raka kampanye Pilpres 2024 menjanjikan akan menciptakan 19 juta lapangan kerja. Sekarang menepati janji, PHK secara massal terjadi PT Sritex, PT Yihong. Mengapa politisi untuk meraih kekuasaan mengobral janji yang spektakuler dengan tidak lebih dahulu menganalisis/kajian secara ilmiah dengan berbagai faktor ekonomi secara global.
Pemerintah mempersiapkan usia angkatan kerja, sehingga investasi sosial mendukung/membekali individu berbagai keterampilan. Agar meningkatkan peluang perekonomian berbasis pengetahuan mengurangi resiko masa depan. Jadi, fungsi investasi sosial menciptakan/pelestarian/memobilisasi keterampilan. Investasi sosial merupakan pendekatan paling tepat bagi kesejahteraan merancang kebijakan.
Kebijakan politik Investasi sosial mempengaruhi meningkatkan pelayanan publik dari partisipasi tenaga kerja. Investasi sosial bukan sekadar memberikan upah pengganti kepada para pengangguran/PHK/kemiskinan, tetapi kebijakan pasar tenaga kerja memberikan dukungan kepada yang kurang beruntung. Juga jangka panjang memiliki efek buruk dari lapangan kerja.
PHK berjumlah 52.993 orang distrubusikan kepada perusahan-perusahan penerima dengan upah daerah mereka bekerja. Politisi/pejabat publik seharusnya memerangi pengangguran/PHK dengan meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja, perubahan investasi sosial secara adil memiliki kekuatan politik. Bagaimana politisi/pemimpin mengeksplotasi kebijakan alternatif/meningkatkan pertumbuhan investasi sosial. Menjaga aman dari politik kesejahteraan dalam negeri yang menimbulkan kontrovesial kepentingan politik/aliran/kelompok/komunitas/kedaerahan/keagamaan.
Kondisi ekonomi negara sedang lesu. Kebijakan politik investasi sosial membantu pemerintah mengatasi tantangan sosial ekonomi yang besar. Termasuk kesenjangan kesehatan/pendidikan/kemiskinan/pengangguran salah satu cara dengan melakukan investasi sosial pemerataan masyarakat. **
